Massa HTI (foto),
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji meminta Provinsi Jatim menyiapkan Perda pelarangan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena menganggap organisasi tersebut tidak mengakui Pancasila.

"Kasus tambang pasir di Lumajang itu sudah kami ingatkan, tapi kita terlambat dan akhirnya meletus. Soal HTI juga sudah terjadi dan sejak ada kejadian di Bondowoso juga sudah kami ingatkan agar ada payung hukum yang mencegah", katanya dalam diskusi di Twin Tower UINSA Surabaya, Rabu.

Setelah berbicara dalam diskusi bertajuk "Peran Polri dalam Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi" itu, Anton menjelaskan payung hukum yang dimaksud adalah regulasi berupa perda, bukan pergub, karena materinya merupakan kesepakatan bersama Forpimda.

"Itu (regulasi) sebenarnya sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat, namun kami tidak perlu menunggu, karena itu kami minta Gubernur untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) yang sudah disepakati tim bersama dari pemerintah, polda, kejaksaan (Tim Pencegahan Konflik Sosial). Kami ingin Jatim yang mengawali", katanya seperti dilansir Antaranews.

Selain perda, langkah lain yang dilakukan Kapolda untuk "menangkal radikalisme" adalah dengan melakukan pendekatan ke instansi perguruan tinggi.

Karena menurutnya mahasiswa masih labil sehingga mudah terpengaruh, bahkan HTI diduga sudah menggaet jutaan mahasiswa.

"Tapi, kami bukan masuk kampus lho, melainkan kami bertemu Rektor UINSA dan beliau menyampaikan keinginan mengundang kami, bahkan Rektor UINSA juga meminta kami untuk nantinya memberikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa", lanjutnya.

Tidak hanya radikalisme, pihaknya juga meminta masyarakat untuk bekerja sama dalam menangkal narkoba dan pelecehan seksual yang melibatkan LGBT dengan memanfaatkan jaringan digital.

"Hampir setiap hari selalu ada laporan pelecehan seksual yang masuk ke saya, seperti dari Mojokerto, Madiun, Jember, dan sebagainya", katanya,

HTI hanya menawarkan Khilafah?
Secara terpisah, Humas HTI Jatim Rif'an Wahyudi meminta pemprov agar mengajak HTI Jatim untuk mendiskusikan pelarangan itu terlebih dulu.

"Kami minta dipanggil dulu, dimana pelanggaran kami, ideologi kami yang mana yang bertentangan dengan Pancasila", katanya.

Terkait pendirian khilafah di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, ia menyatakan hal itu (khilafah) hanya tawaran, karena Indonesia itu banyak persoalan, seperti korupsi dimana-mana, penjualan aset, pelecehan seksual, dan penyakit sosial lainnya.

"Kami tidak pernah membahas Pancasila dalam kajian maupun buku-buku HTI, karena itu anggapan bahwa kami anti-Pancasila itu politis, sebab koruptor tidak disebut anti-Pancasila, penjual kekayaan alam seperti Freeport tidak juga disebut anti-Pancasila, jadi siapa yang makar itu?", keluhnya.

Menurut Rif'an, khilafah itu justru murni ajaran Islam yang memiliki akar historis di Indonesia.

"Siapa yang mengamalkan Pancasilais? Orde Lama dengan demokrasi terpimpin justru menyeret Indonesia ke sosialisme sampai terjadi G-30-S/PKI, Orde Baru menyeret ke sekulerisme dan kapitalisme, dan Orde Reformasi ke neo-liberalisme", kritiknya.

Soal pendirian khilafah atau negara Islam di Indonesia, bagi HTI hanyalah sebuah tawaran saat banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia belum ditemukan solusinya.

Keberadaan HTI di Jawa Timur pernah dipermasalahkan saat organisasi ini akan menggelar muktamar di Jombang. Elemen masyarakat yang menamakan diri Jaringan Alumni Santri Jombang menyatakan penolakannya pada HTI.

Mereka menilai ideologi HTI bertentangan dengan Pancasila. Mereka juga menolak konsep khilafah yang kerap disuarakan HTI.

Penolakan juga pernah terjadi Kabupaten Kediri. Barisan Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor setempat menolak HTI masuk karena dinilai mengampanyekan negara Islam.

Mereka bahkan mengancam akan bertindak sendiri jika petugas kepolisian tidak melarang anggota HTI masuk Kediri.

Sebaliknya, kelompok Banser yang merupakan sayap NU ini, juga sering dikritik karena melempem terhadap gerakan berbau separatis yang bertentangan dengan NKRI maupun Pancasila. (Antaranews/CNN Indonesia/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.