John Kerry dan Sergei Lavrov (foto),
Amerika Serikat dan Rusia mengumumkan sebuah kesepakatan pada hari Sabtu. Kedua negara besar memandangnya sebagai terobosan terbaru dalam membawa proses perdamaian Suriah "kembali ke jalurnya".
 
Kesepakatan itu termasuk sebuah gencatan senjata nasional yang akan berlaku efektif saat matahari terbenam hari Senin (12/9), peningkatan akses bantuan dan penargetan bersama kelompok-kelompok yang dianggap "teroris".

"Hari ini, Sergei Lavrov dan saya, mewakili presiden dan negara kami, menyeru kepada semua pihak berkepentingan di Suriah agar mendukung rencana yang Amerika Serikat dan Rusia telah sepakati, dalam rangka mengakhiri bencana konflik ini secepatnya melalui proses politik", kata Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa meski masih dibayangi ketidakpercayaan, kedua belah pihak menyiapkan lima dokumen yang akan memungkinkan koordinasi bersama dalam "memerangi terorisme" dan menghidupkan lagi gencatan senjata Suriah dengan lebih kuat.

"Ini semua (diharapkan) akan menciptakan keadaan diperlukan dalam memulai kembali proses politik yang telah molor dalam waktu lama", kata Lavrov dalam konferensi pers.

Kesepakatan ini tercapai setelah pembicaraan beruntun yang gagal di Jenewa, serta beberapa upaya buntu AS-Rusia dalam menuntaskan isi kesepakatan selama beberapa minggu terakhir.

"Pemerintahan Obama, Amerika Serikat, akan melihat dari sini karena kami percaya bahwa Rusia atau rekan saya (Lavrov), memiliki kemampuan untuk menekan rezim Assad dalam menghentikan konflik dan membawanya ke meja (perundingan) dalam membuat perdamaian", kata Kerry.

Kerry menjelaskan jika "landasan" rencana tersebut adalah kesepakatan bahwa rezim Suriah tidak akan melakukan serangan udara di daerah yang disepakati dengan dalih menyerang Jabhah Nushrah (sekarang Jabhah Fathu Syam) yang dianggap sebagai teroris al-Qaeda.

"Kesepakatan harus mengakhiri (serangan) bom barrel, mengakhiri pemboman membabi buta dan memiliki potensi mengubah arah konflik", lanjutnya.

Setelah upaya penurunan kekerasan tercapai, Rusia dan AS dimungkinkan akan bekerja sama dalam mengembangkan serangan militer terhadap Jabhah Fathu Syam (JFS) dan ISIS.

"Kita harus bergerak untuk (menghentikan) para teroris ini. Bukan membabi buta, tetapi dengan cara yang strategis, tepat dan bijaksana, sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan 'bom brutal rezim' sebagai alasan untuk merekrut orang di jalan kebencian mereka", Kerry menambahkan.

Ia juga meminta semua pihak yang berkepentingan dalam konflik agar mematuhi gencatan senjata nasional.

"Kesepakatan ini membutuhkan (komitmen) penghentian setiap serangan, termasuk serangan udara, serta semua upaya memperoleh tambahan wilayah dengan mengorbankan gencatan senjata. Kesepakatan juga membutuhkan penghapusan tiap hambatan dan dibukanya akses kemanusiaan secara berkelanjutan ke semua wilayah terkepung atau sulit dijangkau, termasuk Aleppo", jelasnya.

Kedua belah pihak akan menarik diri dari jalan Castello di utara kota Aleppo untuk menciptakan zona demiliterisasi. Oposisi dan rezim juga dituntut menyediakan akses aman tanpa hambatan lewat daerah Ramusah di barat daya kota.

AS dan Rusia kemudian akan memulai 7 hari persiapan kerja dengan mendirikan sebuah "pusat pelaksanaan bersama", termasuk berbagi informasi dalam memetakan wilayah yang dikuasai oleh JFS dan kelompok-kelompok oposisi.

Namun usulan Kerry tentang kerjasama militer dengan Rusia di Suriah telah menghadapi penentangan pejabat pertahanan dan intelijen AS, yang berpendapat bahwa Moskow tidak bisa dipercaya.

Membagi posisi kelompok oposisi dengan Rusia dipandang para pejabat itu sangat membahayakan, sementara penyasaran JFS justru akan menguntungkan Assad dalam hitung-hitungan militer.

PBB pada hari Jum'at mengatakan bahwa rezim Suriah memutus konvoi bantuan untuk bulan ini, di saat kota terkepung Aleppo timur hampir kehabisan bahan bakar, sehingga pembicaraan menjadi sangat mendesak.

Bantuan kemanusiaan ke wilayah oposisi yang dikepung Assad selama ini memang sangat sulit, termasuk oleh PBB. Pihak oposisi bahkan menuduh PBB harus "membayar" rezim Assad untuk kemudian hanya sedikit menyalurkan bantuan.

Masih adakah al-Qaeda Suriah?
Jabhah Nushrah, kelompok jihadis yang menjadi sekutu kuat oposisi Suriah, pada akhir Juli lalu mengumumkan pemutusan hubungan dengan al-Qaeda dan mengganti nama menjadi Jabhah Fathu Syam.

Namun keputusan itu tak berpengaruh banyak dalam pandangan internasional, terutama AS dan Rusia yang segera memasukkannya JFS sebagai organisasi teroris.

Meski demikian, pemutusan telah membuat JFS lebih mudah "membaur" dengan kelompok-kelompok pejuang Sunni lainnya. Dimana awal Agustus lalu mereka berhasil memecah pengepungan Aleppo timur, yang berhasil kembali ditutup rezim pada awal September.

AS meyakini penggantian nama tidak berpengaruh dalam hal kepemimpinan dan ideologi JFS. Hari Jum'at kemarin (9/9), JFS mengumumkan beberapa tokohnya terbunuh oleh serangan drone AS, ketika mengadakan pertemuan membahas pengepungan Aleppo.

Sementara kabar lain menyebutkan, dalam rangka memperkuat koordinasi dan kemampuan komando tempur, berbagai kelompok oposisi (FSA, Ahrar Syam, Jaisyul Islam, dan termasuk JFS) akan membentuk "pemerintahan" efektif bersama.

Jika terwujud, hal ini diyakini makin menyulitkan AS maupun Rusia, dalam memilah oposisi Sunni dengan "kelompok teroris" yang ingin disasar. (Reuters/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.