Satgas Tinombala 2016 (foto),
Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016 akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memfasilitasi penyerahan diri 16 orang DPO anggota "Mujahidin Indonesia Timur" (MIT) yang masih bertahan di Pegunungan Biru.

"Saya ditelepon oleh bapak Kapolri, beliau menyampaikan akan ada kerja sama dengan Komnas HAM, minggu depan akan datang ke sini", kata Kapolda Sulteng Brigjen Rudy Sufahriadi, usai pelepasan personel Brimob yang telah bertugas di Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (9/8), dikutip Antaranews.

Menurut Rudy, kerja sama dilakukan untuk memastikan keamanan dan penegakan hukum dalam proses penyerahan diri DPO yang tersisa, sehingga Komnas HAM ikut meminta dukungan dari Satgas Tinombala.

"Jadi, ada jaminan mereka yang menyerahkan diri jika difasilitasi oleh Komnas HAM, dan kami akan rapatkan lagi agar nantinya tidak ada kesalahan", lanjutnya.

Kapolda menekankan bahwa kerja sama tersebut untuk menyatukan keinginan dari Komnas HAM dan Satgas Tinombala yang menghendaki para DPO untuk turun gunung.

"Kami akan perlakukan sebaik-baiknya seperti yang sudah turun sebelumnya, dan melakukan proses hukum dengan seadil-adilnya", katanya lagi.

Kapolda juga menegaskan, jumlah personel Polri yang ada saat ini bukan merupakan tambahan melainkan pergantian.

"Adanya pergantian ini hanyalah melanjutkan Operasi Tinombala yang telah berlangsung sejak Desember lalu, dan mereka yang telah ada hanyalah merupakan tambahan dari Operasi Tinombala", ujar Rudy.

Setelah tewasnya teroris Santoso di tangan TNI, pemerintah juga mengimbau anak buahnya untuk turun gunung dan menyerahkan diri, dan masih ada 16 orang DPO anak buah Santoso yang bertahan di Pegunungan Biru, Tamanjeka Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. (Antranews)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.