Pasukan pro pemerintah sah (foto),
Pasukan pemerintah sah Yaman, Presiden Mansour Hadi, meluncurkan serangan terbaru dari sisi timur ibukota Sana'a, hari Sabtu (6/8), ungkap sebuah sumber komando militer.

Operasi ini muncul setelah gagalnya pembicaraan damai yang disponsori PBB di Kuwait. Serangan juga akan didukung oleh back up udara koalisi pimpinan Saudi.

Menyusul putusan sepihak pemberontak Syi'ah Houthi dan loyalis mantan diktator Abdullah Saleh atas kekuasaan Yaman, dengan mengumumkan 10 anggota dewan gubernur. Hal ini melanggar resolusi PBB dan rencana perdamaian.

Houthi dan sebuah grup pro Saleh yang menamakan diri General People's Congress (GPC), masih menguasai lebih dari setengah wilayah di Yaman utara, sementara pasukan pemerintah Hadi bersama suku-suku lokal (Sunni) mengendalikan sebagian besar negara itu.

Kantor berita pro pemerintah, sabanew.net, mengatakan bahwa tentara Yaman dan sekutunya dari suku lokal, serta didukung serangan udara koalisi Arab, memulai operasi besar untuk "membebaskan distrik Nehem timur".

Wilayah ini adalah jalur suplai kunci ke arah ibukota, yang masih berada di bawah kendali Houthi sejak mendudukinya secara paksa pada September 2014, dibantu militer loyalis Abdullah Saleh.

"Tentara dan pejuang perlawanan telah berhasil membebaskan sejumlah pos militer strategis yang dikuasai oleh milisi pemberontak (Houthi), yang paling penting adalah gunung Manara yang menghadap ke pusat distrik Nehem", menurut seorang juru bicara militer.

Pertempuran juga dilaporkan meletus di perbatasan Yaman-Saudi. Pasukan penjaga perbatasan Saudi dilaporkan telah terbunuh oleh serangan dari sisi Yaman, ungkap kantor berita SPA.

Juru bicara koalisi Saudi, Ahmed Asseri, menuduh Houthi telah meningkatkan serangannya di sepanjang perbatasan, meski pihak koalisi sudah menurunkan operasi militernya sejak perundingan politik di Kuwait.

"Milisi (Syi'ah Houthi) memulai operasi militernya di sepanjang perbatasan setelah pembekuan perundingan Yaman. Milisi Houthi mencoba meraih keuntungan di lapangan untuk menutupi kerugian politik", kata Brigadir Jenderal Ahmed al-Asseri, kepada televisi al-Hadath milik Saudi.

Komentar Asseri muncul setelah utusan khusus PBB, Ismail Ould Cheikh Ahmed, mengumumkan penundaan pembicaraan damai Kuwait.

Sebelumnya, proposal perdamaian sesuai resolusi PBB ditolak oleh pemberontak Syi'ah dan sekutunya.

Cheikh Ahmed menjanjikan bahwa perundingan akan kembali dihidupkan sebulan mendatang, namun di lokasi yang belum ditentukan.

"Kami akan meninggalkan Kuwait hari ini, tapi konsultasi untuk perdamaian akan terus berlanjut. Kami akan membiarkan tiap delegasi berkonsultasi dengan pemimpin mereka", katanya dalam konferensi pers.

Kantor berita sabanews.net menyebut jika Houthi dan Saleh secara sepihak telah mengumumkan nama-nama 10 pejabat yang akan berada di komite politik untuk menjalankan negara.

Para pihak akan saling bertukar posisi presiden dan wakil presiden, dengan dipilih panitia pemilihan, kata laporan itu. (Reuters)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.