Muhammadiyah (foto),
Ormas Islam Muhammadiyah kembali akan melakukan "Jihad Konstitusi" terkait kebijakan Tax Amnesty atau UU pengampunan pajak yang akan diterapkan pemerintah untuk menambal fiskal negara.

Muhammadiyah memandang UU tersebut masih belum jelas, sehingga sangat berisiko menimbulkan keresahan dan ketidakadilan bagi masyarakat, daripada manfaatnya sendiri.

Seperti dilansir portal berita SangPencerah yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, ada 3 rekomendasi yang dikeluarkan ormas tersebut dalam masalah ini.

Menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana, tiga rekomendasi tersebut adalah penundaan UU Pengampunan Pajak, kejelasan sasaran (yaitu konglomerat hitam) dan sosialisasi yang efektif.

Muhammadiyah juga akan mengajukan gugatan Judicial Review ke mahkamah konstitusi, sebagai hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2016.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa organisasinya mempunyai sejumlah pandangan tentang amnesti pajak.

Menurut Busyro, kebijakan pengampunan pajak seharusnya memiliki arah dan karakter hukum yang jelas dan terukur, sesuai dengan pasal 1, 28, dan 33 UUD 1945 yang memuat nilai-nilai demokrasi dan HAM.

"Faktanya, perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak ini tak memenuhi unsur-unsur prosedur demokrasi", ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, 26-28 Agustus 2016.

Pembahasan RUU pengampunan pajak dianggap tidak pernah melibatkan publik secara luas. Masyarakat, katanya, tidak bisa mempelajari dan mengevaluasi naskah akademik draf rancangan undang-undang ini.

Seharusnya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukkan sebelum disahkan sebagai Undang-Undang.

“Penyusunan secara sepihak ini telah mencederai proses demokrasi”, kritiknya.

Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutnya telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang setiap saat berpotensi jadi korban salah sasaran.

Dari target menyasar segelintir orang kaya yang menyimpan kekayaannya di luar negeri, justru belakangan malah merepotkan dan mengancam semua warga negara yang notabene tak pernah berurusan dengan persoalan pajak.

Terkait Judicial Review di MK, Muhammadiyah memiliki konsep "Jihad Konstitusi", yang bermaksud untuk melawan produk UU yang sifatnya mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu, tapi menyusahkan rakyat.

Hal tersebut dipandang Muhammadiyah sebagai bentuk 'Thaghut Ekonomi'.

Konglomerat tenang, rakyat bingung
Sementara menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pemerintah jangan sampai memberatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membayar pajak.

Dimana kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty tidak diputuskan secara bersama-sama dengan elemen masyarakat.

Dahnil membeberkan, jika berdasar data yang ia dapatkan dari Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FKPKMI), yang paling menjerit karena Undang-Undang Pengampunan Pajak ini adalah UMKM.

"Justru konglomerat  tenang!", ujar Dahnil saat konferensi pers di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/8).

Ia juga mempertanyakan kepekaan pemerintah terkait kondisi di lapangan.

Selain itu, ia memandang Tax Amnesty dibuat hanya berdasarkan pemantauan dari jauh. Kenyataan yang terjadi, amnesti atau pengampunan ini membuat petugas pajak mengejar-ngejar UMKM untuk membayar pajak atas kepemilikan asetnya.
"Saya melihat Presiden jokowi tidak memahami secara detil. Di media dia bilang sasarannya pengusaha besar. Fakta di lapangan yang merasa terancam, yang patut bayar sanksi adalah kelompok usaha kecil menengah", ujarnya.

Dahnil juga menyebut beberapa alasan lain yang mendasari sikap Muhammadiyah terkait judicial review.

Secara garis besar, ia melihat UU Pengampunan Pajak mengandung pemufakatan jahat karena ada upaya pengampunan tindak pidana pelanggaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha besar.

"Dari proses penyusunan ada itikad tidak baik", kata Dahnil.

Kata Pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Kerja Pemotongan Anggaran dan Tax Amnesty antara pemerintah dengan Komisi XI DPR hanya menanggapi singkat soal gugatan Muhammadiyah.

"Nanti ditangani secara terkoordinasi saja mengenai masalah itu", ujar Sri saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, menyatakan pihaknya siap menghadapi gugatan (judicial review) UU Tax Amnesty dari Muhammadiyah ke MK.

Ia beralasan lahirnya UU Pengampunan Pajak memiliki dasar kuat untuk kepentingan negara.

"Kalau ada yang lakukan judicial review tidak apa, akan kami tanggapi secara bijak. Apa sih UU di Indonesia ini yang tidak yang tidak digugat", katanya.

Ken optimistis mampu melawan gugatan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia ini.

Sebab, Tax Amnesty diundangkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata mendongkrak popularitas Ditjen Pajak.

"Kita akan hadapi, karena Tax Amnesty bukan untuk mendongkrak Ditjen Pajak, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita akan all out", tegas Ken.

Penerapan Tax Amnesty
Berdasar Peraturan Dirjen (Perdirjen) bernomor Per-11/PJ/2016, tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 tahun 2016 . Ada beberapa poin penting dalam aturan ini yang perlu diperhatikan para wajib pajak.

Misalnya, di pasal 1 ayat 1 menyebutkan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) berhak mendapat pengampunan pajak.

Di ayat 2 menyebutkan, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), diperbolehkan tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak.

Poin penting lainnya yang kerap menjadi pertanyaan wajib pajak adalah tentang wajib melapor harta warisan. Di pasal 2 ayat 2 Perdirjen ini menyebutkan, harta warisan bukan merupakan obyek pajak apabila:
  • Diterima dari ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah PTKP.
  • Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris.
Selain itu di pasal 3, mengatur tentang penyampaian atau pembetulan SPT tahunan PPh. Pada ayat 1 menyebutkan, bagi wajib pajak yang tak mengikuti pengampunan pajak, dapat menyampaikan SPT tahunan PPh atau membetulkan SPT tahunan PPh.

Ayat 2 menyebutkan, harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan obyek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, berlaku ketentuan berikut:
  • Dalam hal SPT Tahunan PPh telah disampaikan, wajib pajak dapat membetulkan SPT tahunan PPh.
  • Dalam hal SPT Tahunan PPh belum disampaikan, wajib pajak dapat melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh.
Pada pasal 4 mengatur soal nilai wajar harta. Ayat 1 menyebutkan, nilai wajar harta tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak.

Ayat 2 menyebutkan, nilai wajar untuk harta tambahan selain kas atau setara kas, adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara menurut penilaian wajib pajak pada akhir tahun pajak terakhir.

Sedangkan di ayat 3 menyebutkan, nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pernyataan harta tak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Ditjen Pajak. Selain itu, dalam Perdirjen ini dilengkapi pula lampiran tentang tata cara pembetulan SPT Tahunan PPh serta pelaporan harta.

Pemerintah menyebut bahwa Tax Amnesty bukanlah kewajiban, tapi pilihan bagi masyarakat sasaran untuk menggunakannya atau tidak. (SangPencerah/Tempo/Kompas/Detik/Liputan6)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.