Muslim Myanmar (foto),
Sebuah data kontroversial jumlah pemeluk agama hasil sensus pemerintah Myanmar sejak dua tahun lalu menunjukkan penurunan angka populasi Muslim di negara itu

Memunculkan pertanyaan terkait penghapusan keberadaan masyarakat Rohingya dari data, yang dianggap tanpa status warga negara.

Hasil dari sensus penduduk Myanmar akhirnya dirilis awal pekan ini, setelah ditahan sejak 2014 karena alasan kekhawatiran "kemungkinan meningkatnya ketegangan" antara kelompok Buddha dengan minoritas Muslim.

Angka yang dirilis hari Kamis (22/7) itu menunjukkan turunnya persentase populasi Muslim dari 3,9 persen pada sensus 1983, menjadi hanya 2,3 persen saja pada 2014.

Sekitar 1,09 juta Muslim, yang kebanyakan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, diyakini tidak dimasukkan eksistensinya.

Informasi penurunan ini terjadi di tengah kampanye anti-Islam yang dilakukan oleh para biksu Buddha nasionalis, mereka mengklaim Muslim "mengancam" negara Myanmar dengan jumlah 10% dari total penduduk.

Kelompok Buddha radikal yang lebih dikenal sebagai Ma Ba Tha ini kerap menuduh Muslim Myanmar mencoba "meng-Islamkan" negara berpenduduk 53 juta orang itu.

Secara keseluruhan, sekitar 89,8 persen penduduk Myanmar memeluk agama Buddha (ada penurunan kecil), sedangkan sedangkan populasi Kristen meningkat dari 3,9 persen di tahun 1983 menjadi 6,3 persen pada tahun 2014.

Wakil direktur Human Rights Watch (HRW) Asia kepada Anadolu Agency mengatakan bahwa kelompok Ma Ba Tha telah berulang kali menunjukkan upaya penyebaran informasi palsu, memutar balikkan fakta dan memprovokasi kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu "mengusir Muslim keluar" dari Myanmar.

"Perkiraan yang ditinggikan hingga lebih dari 10% (populasi Muslim) adalah unsur lain propaganda mereka", kata Phil Robertson melalui email Jum'at.

"Satu-satunya tempat dimana representasi Muslim benar-benar penuh tanda tanya adalah di parlemen nasional. Yang mana tidak ada satu pun Muslim yang menjadi legislator, baik di majelis tinggi atau yang lebih rendah", tambahnya.

Ketika ditanya tentang data sensus yang tidak menunjukkan adanya peningkatan populasi Muslim di Myanmar, seorang staf di kantor pusat Ma Ba Tha mengatakan bahwa biksu ketua belum membuat pernyataan.

"Sayadaw (kepala biara) sibuk dengan hal lain, dan belum akan membuat komentar apapun sekarang (tentang sensus)", kata staf itu, yang tidak ingin disebut namanya karena tidak berwenang berbicara dengan media.

Sejak kekerasan SARA pecah antara etnis Buddha dan Muslim di daerah bermasalah Rakhine pada tahun 2012, kelompok nasionalis Buddha mengklaim "kenaikan populasi Muslim akibat tingginya angka kelahiran" sebagai pembenaran untuk kampanye "melindungi" ras dan agama Buddha (dari ancaman Islam).

Hal inilah yang membuat rezim Myanmar menunda pengumuman hasil sensus.

Jika sekitar 1 juta Muslim Rohingya di Rakhine dimasukkan, maka jumlah tak resmi umat Islam di negara itu akan mencapai setidaknya 4,3 persen.

Namun Muslim Rohingya tak diakui, dan harus mengidentifikasi diri sebagai "Bengali" (sebutan merendahkan oleh Buddha nasionalis yang bermaksud imigran gelap dari Bangladesh) jika ingin dicatat statusnya.

Seorang pejabat dari organisasi Islam resmi di negara itu meyakini populasi Muslim sebenarnya melebihi 4 persen, karena sensus era sebelumnya mencatat minoritas Islam yang berada di Rakhine.

"Muslim di negara bagian Rakhine dimasukkan pada sensus tahun 1973 dan 1983, dan jumlah Muslim saat itu sebanyak 3,9 persen dari total penduduk. Dan (seharusnya) 4,3 persen pada tahun 2014 sensus", kata Tin Maung Dari, sekretaris jenderal Dewan Agama Islam Myanmar.

"(Jumlah) 4,3 persen populasi Muslim itu wajar dan logis karena kami tidak memiliki tanda-tanda populasi Muslim di negara ini menurun", lanjutnya.

"Ini akan menjadi konyol jika penduduk Muslim di negara bagian Rakhine dilabeli sebagai imigran", ia menggarisbawahi bahwa organisasinya memiliki beberapa dokumen yang membuktikan keberadaan Muslim di Rakhine sejak era Inggris.

Tin Maung meminta, mereka yang telah tinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun seharusnya berhak atas status kewarganegaraan. (Anadolu Agency)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.