Minoritas Rohingya
Parlemen Eropa meminta Myanmar agar mengakhiri apa yang disebut sebagai "penindasan brutal" dan "penganiayaan sistematis" terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Dalam isi resolusinya pada Kamis (7/7), para politisi Eropa menyatakan "keprihatinan yang mendalam" tentang etnis minoritas tanpa status kewarganegaraan itu, yang dianggap sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.

Parlemen Eropa mendesak Myanmar untuk menjamin akses bebas dan tanpa hambatan bagi PBB dan kelompok hak asasi ke negara bagian Rakhine.

Wilayah itu menjadi lokasi sekitar 120.000 warga Rohingya yang hidup terkonsentrasi dalam 80 kamp pengungsian kumuh, sejak meletusnya kerusuhan SARA dengan penganut Buddha tahun 2012.

Myanmar juga dituntut untuk menindak tegas setiap hasutan kebencian SARA, serta menerapkan kebijakan yang mencegah diskriminasi langsung maupun tak langsung terhadap Rohingya di masa depan.

Dalam beberapa pekan terakhir, bahkan saat bulan Ramadhan lalu, kekerasan berbau agama kembali meningkat di negara tersebut, seperti serangan pada masjid dan maupun individu Rohingya oleh massa Buddha.

Sekelompoki Buddha nasionalis
Ada sekitar satu juta etnis Muslim Rohingya di Myanmar, namun mereka tidak diakui statusnya menurut UU kewarganegaraan, meski telah menetap di sana selama beberapa generasi. Rohingya juga tidak diterima sebagai warga oleh negara-negara tetangga.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, pada Mei menyatakan bahwa pemerintahan barunya bertekad untuk mengatasi masalah kebencian di negara bagian Rakhine.

Meski demikian, seperti halnya kelompok Buddha nasionalis, Aung San Suu Kyi menolak menggunakan istilah "Rohingya" untuk menyebut minoritas Muslim itu. Ia menganggap sebutan tersebut berisiko memunculkan lagi ketegangan.

Pemerintahan baru Suu Kyi kerap mendapat kritikan karena tidak berbuat banyak untuk minoritas Rohingya, yang oleh kelompok Buddha radikal disebut sebagai "Bengali" atau imigran ilegal dari Bangladesh.

Sebuah laporan PBB menyatakan keprihatinan terkait nasib warga Rohingya, yang terus mengalami penolakan status kewarganegaraan, kerja paksa hingga kekerasan seksual.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga telah memperingatkan bahwa Rohingya mungkin saja termasuk korban kejahatan atas kemanusiaan.

Partai pro-demokrasi Aung San Suu Kyi meraih kekuasaan pada tahun ini, mengakhiri hampir setengah abad kekuasaan junta militer.

Suu Kyi, selain peraih Nobel Perdamaian juga mendapat penghargaan Sakharov untuk kebebasan berpikir yang diberikan Uni Eropa pada tahun 1990. (Al-Jazeera)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.