Presiden Jokowi (foto),
Seperti dilansir Detikcom, juru bicara Presiden, Johan Budi, membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat dua staf khusus baru.

Dua orang yang akan diangkat menjadi staf khusus adalah Komjen (Purn) Gories Mere dan Diaz Hendropriyono.

"Benar, ada dua staf khusus baru yang akan diangkat Presiden, Pak Gories Mere dan Diaz", kata Johan saat dikonfirmasi Detikcom, Minggu (10/7/2016).

Namun, Johan mengaku belum tahu Gories dan Diaz akan menjadi staf khusus bidang apa. SK untuk keduanya akan ditandatangani Presiden minggu depan.

Informasi yang didapat, Presiden akan mengangkat Gories dan Diaz untuk mengisi dua pos di staf khusus, yakni bidang intelijen dan bidang sosial.

Komjen (Purn) Gories Mere yang merupakan mantan Kepala BNN dan Densus 88 akan menduduki posisi staf khusus bidang intelijen, sedangkan Diaz Hendropriyono akan mengisi posisi staf khusus bidang sosial.

Saat ini, SK untuk keduanya sudah siap dan tinggal ditandatangani Presiden Jokowi. Dikabarkan keduanya akan resmi menjadi staf khusus mulai pekan depan.

Presiden Jokowi saat ini memiliki 4 staf khusus, yakni Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Lenis Kogoya dan Johan Budi (staf khusus bidang komunikasi merangkap juru bicara).

Gories Mere dianggap kontroversial
Bagi kelompok Islamis Indonesia, Komjen (Purn) Gories Mere yang beragama Katolik dipandang "tidak ramah" saat menangani masalah terorisme atau mereka yang terjangkit paham ekstrimis, atau yang dianggap demikian.

Menurut profil yang dimuat Merdeka, Gories Mere memang merupakan salah seorang anggota polisi yang karirnya cukup gemilang di lapangan.

Jabatannya terus menanjak hingga akhirnya ia diangkat sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional. Dalam karirnya itu, cukup banyak kasus narkotika yang terungkap.

Antara lain kasus narkoba yang melibatkan selebriti terkenal, seperti Ahmad Albar dan Zarima si Ratu Ekstasi.

Mere yang lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur, ini juga turut memprakarsai terbentuknya Densus 88 yang merupakan badan anti-teror di Indonesia.

Semasa jabatannya di kesatuan anti-teror tersebut, Mere tak segan memberi perintah kepada anak buahnya untuk melepaskan tembakan apabila tersangka mencoba kabur.

Di satu sisi, ketegasan ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, namun di sisi lain, perintah tersebut juga menimbulkan tudingan miring terhadap dirinya.

Mantan Direktur Reserse di Kesatuan Polri yang menganut agama Katolik ini kerap dikecam karena dianggap sebagai ancaman bagi kalangan garis keras, serta cara penegakan hukum anti terorisme yang dipandang tidak mengayomi Islam.

Mere kerap memimpin penggerebekan kasus terorisme yang kebanyakan dilakukan oleh sekelompok teroris atau terduga teroris yang mengatasnamakan Islam dan Jihad.

Terlepas dari hal tersebut, perwira polisi yang telah pensiun ini memang cukup kontroversial di mata publik.

Namanya sempat disebut ikut serta dalam rangkaian operasi penggerebekan narkotika di Medan, Sumatera Utara, padahal jabatan Mere saat itu sudah sebagai Kepala BNN.

Keberadaan 'juragan nomor satu' di BNN ini terendus media ketika tersiar kabar Danlanud Medan mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara berisi protes atas 'penerobosan' yang dilakukan Densus 88 di Bandara Polonia.

Densus disebut tidak menaati aturan yang berlaku di bandara sesuai dengan standar internasional. Surat juga menyebut adanya kehadiran seorang jenderal bintang tiga di dalam rombongan tersebut.

Beberapa waktu kemudian, sosok Mere juga kembali menyita perhatian media ketika dirinya dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi proyek Solar Home System (SHS).

Namun Mere yang pernah menerima penghargaan khusus dari pemerintah Australia ini, dinilai sebagai salah satu perwira berprestasi dalam kancah kepolisian Indonesia, khususnya dalam bidang reserse dan intelijen. (Detik/Merdeka/Arrahmah)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.