Sebuah kelas agama bagi murid perempuan (foto),
Berbeda dengan ibukota pemerintahan rezim Assad di Damaskus yang mulai "pulih" dengan merebaknya tempat-tempat hiburan atau klub malam, "ibukota" kelompok oposisi Sunni di Idlib punya cerita berbeda.

Lihat: Geliat maksiat di ibukota kekuasaan Assad
Lihat: Rokok, bir, musik dan perempuan di malam hari kota tua bersejarah Damaskus

Seorang relawan kemanusiaan Indonesia, Abu Aisyah, yang wara-wiri di wilayah Idlib dan sekitarnya, menjelaskan bahwa provinsi yang nyaris seluruhnya dikuasai oposisi Ahlusunnah ini, menunjukkan geliat ke-Islaman yang luar biasa.

"Di wilayah yang telah dibebaskan mujahidin (pejuang Islam. red) tidak terdapat jenis maksiat seperti di wilayah yang belum dibebaskan (wilayah Assad)", jelas Abu Aisyah kepada Risalah.

Menurutnya, walaupun mujahidin bisa saja menerapkan hukum atau larangan syari'at sepenuhnya (secara keras dan memaksa), namun karena sejak lama masyarakat hidup di bawah pemerintahan sosialis sekuler dan jauh dari agama, maka kelompok pejuang menempuh cara persuasif dan dakwah.

Sementara untuk kasus-kasus kriminalitas serius, ada pengadilan khusus yang mengusutnya dengan hukum Islam.

"Terdapat pengadilan syari'ah untuk memutuskan perkara kriminal maupun permasalahan lainnya.
Hukum dilakukan dengan syari'at Islam", lanjutnya.


Adapun pelanggaran kecil, seperti merokok, saat ini tidak diberi sanksi keras dan lebih kepada pendekatan dakwah atau nasehat. Namun penyelundup rokok skala besar akan disita dan ditangkap.


Perlu dicatat, tidak semua faksi dengan tegas melarang rokok, untuk faksi umum seperti FSA tidak ada larangan ketat. Sementara kelompok Islamis dan Jabhah Fathu Syam (an-Nushrah), memberlakukan larangan ini.

Pendekatan dakwah dan persuasif inilah yang membedakan pejuang Ahlusunnah dengan kelompok ultra ekstrimis ISIS, yang dinilai menggunakan cara paksa dalam menerapkan hukum versi mereka, termasuk berbagai bentuk kriminalisasi.

Hukum dan kemasyakaratan
Tentang perbuatan kriminal serius yang ada hukuman khusus (had) dalam Islam, akan diterapkan pada pelaku.

Misal perzinahan, jika bisa dihadirkan 4 orang saksi (memenuhi syarat dan independen) maka akan dihukum dera atau rajam (zina muhsan) bukan penjara atau didenda. Meskipun sulit menghadirkan 4 saksi independen yang menyaksikan sebuah perzinahan.


Aturan Islam juga ditegaskan secara nyata dalam masalah sosial atau kasus kehidupan sehari-hari.

"Para janda harus menunggu selesai iddah sebelum dapat menikah lagi. Persengketaan tanah akan diselesaikan dengan hakim dan berbagai hukum yang telah disyariatkan oleh Islam", kata relawan Indonesia tersebut.


Maksiat-maksiat "kecil" yang dianggap biasa di berbagai negeri Islam berwajah sekuler/liberal, tidak terlihat di wilayah yang dikontrol oleh oposisi Suriah. Misalnya musik-musik yang biasa menggelegar di jalan, tempat umum maupun transportasi umum.


2 hal yang mustahil ditemukan di wilayah ini adalah: Perempuan berpakaian tidak pantas dan minuman keras.

Para wanita sangat menjaga kehormatan dengan menutup aurat atau tidak keluar rumah/tenda tanpa didampingi mahram.

Bahkan sulit mendokumentasikan pembagian santunan untuk para janda Suriah (yang usianya relatif muda), karena mereka menolak difoto. Akhirnya, Abu Aisyah hanya bisa memotret nenek-nenek atau anak-anak.

"Tidak terdapat minuman keras. Tidak ada wanita yang terlihat rambutnya. Kebanyakan bercadar ataupun memakai abaya. Laki-laki juga tidak ada yang bercelana pendek (terbuka auratnya)", cerita sang relawan.

"Tidak ada perempuan dan laki-laki (bukan mahram) yang berjalan bersama (pacaran), jika ada yang seperti itu kalau bukan suami istri pasti adik kakak. Berbagai maksiat yang anda lihat di sekitar kalian tidak terlihat di wilayah yang dibebaskan oleh pejuang", ungkap bapak 1 putri yang kini mengawasi kegiatan kemanusiaan Indonesia langsung dari wilayah Riff (pinggiran) Idlib.


Keterangan tak jauh berbeda diungkapkan oleh imam Masjid pengungsian, Ustadz Abdullah Muhammad yang asli Suriah. Dimana anak-anak pengungsi sejak dini telah diajarkan untuk mencintai Tuhan dan agamanya.

Mereka menggelar halaqah-halaqah Al-Qur'an, fiqih, aqidah dan ilmu ke-Islaman lainnya, barulah dilengkapi dengan ilmu-ilmu umum yang dibutuhkan.

Abdullah menjelaskan, terdapat perbedaan nyata saat berada dalam kekuasaan rezim Assad dengan setelah revolusi. Saat itu, hukum sekuler sangat keras kepada rakyat jelata, sementara para petinggi rezim kebal hukum.

"Ketika berada di bawah pemerintahan rezim Nushairiyah (Assad/Alawite), hukum rezim tidak berlaku untuk petinggi dan pemilik pangkat. Bahkan jika petinggi itu bersalah, mereka tidak akan ditindak", kisahnya.

"Anda tidak akan bisa memperkarakan kejahatan mereka ketika berada di bawah kekuasaan rezim Assad", keluhnya.

Abdullah menegaskan hal tersebut kontras dengan saat ini, ketika wilayah dikontrol oleh pejuang Sunni, dimana syari'at Islam mulai diperkenalkan untuk menyelesaikan berbagai perkara di masyarakat.

Termasuk jika para kombatan dan komandan militer yang bersalah, mereka tetap diseret ke pengadilan syari'ah.

"Jika ada komandan militer (pejuang) melakukan kesalahan, maka akan dibawa ke pengadilan untuk dituntaskan sesuai hukum Islam. Seperti itulah (seharusnya) hukum Allah di muka bumi", jelas Abdullah.

Sementara untuk ketertiban sipil, masing-masing wilayah memiliki 'ahlul hali wal aqdi' atau Dewan Wilayah yang diisi para ulama atau tokoh setempat. (Risalah/MMS)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.