Demo pro Syi'ah di Bahrain (foto),
Bahrain pada hari Senin mengacuhkan kritikan AS dan Inggris atas keputusan membubarkan partai oposisi Syi'ah utama, dengan menganggapnya sebagai "intervensi yang tidak bisa diterima".

Sementara sekelompok ulama senior Syi'ah memperingatkan bahwa eksistensi mereka kini berada dalam posisi terancam.

Keputusan pengadilan Bahrain pada hari Minggu untuk membubarkan kelompok oposisi Syi'ah al-Wefaq karena didakwa memicu kekerasan dan terorisme, dinilai telah adil dan transparan, menurut kantor berita BNA.

Barat mengkritik pemerintah Sunni yang melakukan kebijakan mempreteli oposisi Syi'ah dengan membubarkan al-Wefaq serta mencabut kewarganegaraan ulama Syi'ah terkemuka Ayatollah Isa Qassim.

"Bahrain menyatakan sangat menyesalkan pernyataan menteri luar negeri Inggris dan Amerika Serikat, serta menganggapnya sebagai intervensi yang tidak bisa diterima terkait urusan dalam negeri (Bahrain)", kata BNA.

Sebelumnya kementerian luar negeri Inggris menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak Bahrain menjamin kebebasan politik bagi semua warganya.

Sementara departemen luar negeri AS menganggap langkah terbaru pemerintah Bahrain yang "menekan kelompok oposisi yang tidak melakukan kekerasan" bisa merusak negeri itu maupun stabilitas kawasan, serta membawa ketegangan pada kemitraan AS-Teluk.

Bahrain sendiri menyatakan akan menjaga kepentingan sekutu Baratnya serta akan tetap mempertahankan hubungan bersejarah dengan mereka.

Menurut empat ulama Syi'ah terkemuka di Bahrain, tindakan keras pemerintah tidak terbatas pada oposisi politik namun juga kelompok Syi'ah.

"Kami, Syi'ah, sebagai komponen utama negeri ini, sudah sangat yakin bahwa kami sedang ditargetkan atas keberadaan, identitas, keyakinan, ritual dan ibadah kami", ujar pernyataan yang ditandatangani oleh Abdullah al-Ghuraifi, Abdul -Hussein al-Sitri, Mohammed Saleh al-Rubaiyi serta Qassim.

Kementerian Kehakiman Bahrain membantah tuduhan tersebut dan hal ini hanyalah tindakan untuk menegakkan hukum. Kementerian berjanji akan menindak siapa saja yang ingin memecah-belah Bahrain dengan sentimen sektarian maupun dukungan mereka pada teroris.

"Semua pihak harus mendukung kebijakan negara atas mereka yang melanggar hukum, memprovokasi kekerasan dan terkait dengan kekuatan asing", kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. (Reuters)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.