Pendukung Ayatollah Isa Qassim (foto),
Pemimpin spiritual Syi'ah Bahrain, pada hari Rabu, disidang atas tuduhan pengumpulan dana sumbangan secara ilegal dan dugaan pencucian uang.

Kasus ini dinilai akan terus meningkatkan ketegangan antara penganut Syi'ah dengan pemerintah Kerajaan yang dipegang keluarga Muslim Sunni.

Ialah Ayatollah Isa Qassim, yang juga akan menghadapi pengusiran dari negara itu setelah pihak berwenang mencabut kewarganegaraannya bulan lalu atas tuduhan "kaki tangan" asing (Iran). Serta dianggap telah memicu kekerasan dan kebencian sektarian Syi'ah.

Kebijakan pemerintah Sunni ini dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindakan keras terhadap kelompok mayoritas Syi'ah agar menghentikan upaya mereka dari tuntutan reformasi politik atau melemahkan pemerintah saat ini, dan membawa Bahrain menjadi "pengikut Iran".

Sebuah pernyataan jaksa penuntut menjelaskan bahwa Qassim, dan dua orang terdakwa lain dalam kasus serupa, tidak muncul di pengadilan meskipun telah dipanggil. Sidang tersebut ditunda sampai tanggal 14 Agustus mendatang.

Kasus ini berkaitan dengan penarikan harta umat senilai 20% dalam keyakinan Syi'ah atau dikenal sebagai Khumus, dimana para pembesar keagamaan Syi'ah menarik uang itu dari kalangan awam yang mengikutinya.

Kasus tersebut muncul setelah penyidik menemukan dana lebih dari USD 10 juta di rekening milik Qassim, yang menurut jaksa nilai uang berada di luar pengawasan legal.

Penuntut juga mengatakan adanya nilai saham lainnya yang ditanam di sebuah real estate.

Qassim dan ulama senior Syi'ah lain mengatakan bahwa dana itu merupakan bagian dari tradisi Syi'ah, dimana ulama senior berhak menarik semacam pajak Khumus "dan menghabiskannya untuk kepentingan umat".

Namun Risalah menemukan penarikan Khumus yang dilakukan oleh Qassim memiliki kejanggalan dalam tradisi Syi'ah sendiri.

Penarikan Khumus seharusnya di bawah kontrol jenis ulama Syi'ah yang memakai surban hitam, sementara Ayatollah Issa Qasim hanya memakai surban putih.

Menurut Syi'ah, ulama bersurban hitam merupakan mereka yang dianggap keturunan langsung "ahlul bait" (Ali dan Fatimah). Sementara yang bersurban putih bukan bagian dari "ahlul bait", sehingga tidak berhak atas pengeloaan independen Khumus.

Ketegangan politik dan sosial dilaporkan kembali meningkat di Bahrain menyusul serangkaian langkah-langjkah keamanan pemerintah terhadap kelompok Syi'ah, termasuk pembubaran oposisi utama al-Wefaq.

Barat dan PBB mengkritik Bahrain atas keputusan itu, dengan menganggapnya telah melanggar HAM dfan kebebasan politik. (Reuters/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.