Ilustrasi bom teroris (foto),
Wacana tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme memunculkan kekhawatiran baru. Sebab, masuknya militer secara aktif sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa menjadi langkah mundur.

Menurut peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, upaya pemberantasan teroris berbeda dengan perang.

Karenanya, ia mewanti-wanti agar jangan sampai revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme justru menjadi pintu masuk untuk menarik keterlibatan TNI.

“Pemberantasan teror jangan ditarik ke sektor pertahanan. Ini bukan perang”, katanya dalam diskusi bertema Arah Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR, Selasa (28/6), seperti dilansir JPPN.

Dalam diskusi yang juga dihadiri anggota Pansus RUU Antiterorisme, Sarifuddin Sudding, dan Direktur Imparsial, Al Araf, Hermawan mengatakan bahwa sasaran teror adalah masyarakat sipil. Itu pula yang membedakan pemberantasan teroris dengan perang.

"Itulah kenapa tentara harus dibatasi keterlibatannya. Ini sipil, bukan perang", ujar pengamat terorisme dan kepolisian itu.

Selain itu Hermawan juga mengingatkan bahwa pemberantasan teroris tetap harus mengutamakan akuntabilitas. Teroris yang mati pun harus diketahui penyebabnya.

“Karena itu (teror) ranah sipil, maka harus ada proses hukum, harus ada akuntabilitasnya mengapa seseorang mati dan siapa yang membunuhnya”, imbuhnya.

Sementara direktur Imparsial, Al Araf juga mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangan sampai menjadi menjadi pintu masuk untuk menarik keterlibatan TNI.

Indonesia dinilai akan mundur ke belakang jika penanganan terorisme dengan pola militer yang mengedepankan pendekatan perang.

Menurutnya, jika merujuk pada Statuta Roma teror tergolong bukan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti pemusnahan etnis.

Sebab, teror sesuai kesepakatan internasional itu justru digolongkan sebagai kejahatan serius (serious crime).

“Jadi tak perlu penanganan ekstra sampai melibatkan milter”, katanya.

Lebih lanjut, Al Araf mengatakan, justru patut disayangkan jika pemerintah hendak menggunakan pendekatan perang sebagai pengganti criminal justice system dalam memerangi teroris. Sebabnya, Indonesia sudah memisahkan antara pertahanan dan keamanan.

Ia menjelaskan, Indonesia pernah memiliki UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Hanya saja, UU itu sudah direvisi sehingga sektor keamanan dan pertahanan dipisahkan.

Untuk sektor pertahanan menjadi domain TNI. Sedangkan sektor keamanan menjadi kewenangan Polri.

Karenanya ia khawatir pelibatan militer akan menjadi langkah mundur. Melibatkan militer berarti menggunakan pendekatan perang dalam pemberantasan terorisme.

“Jadi aneh kalau menggeser criminal justice system ke  model perang. Ini berbahaya bagi proses demokrasi dan kemunduran dalam proses reformasi”, katanya.

Ia menambahkan, pemberantasan teror sebaiknya tetap ditempatkan dalam criminal justice system seperti yang berlaku saat ini.

Sedangkan anggota Pansus RUU Antiterorisme, Sarifuddin Sudding mengatakan, terorisme memang tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Namun, politikus Hanura itu tetap berpendapat bahwa pelibatan TNI tetap harus dibatasi.

“Keterlibatan  TNI itu spesifik, ada batasan-batasannya dan aspek tertentu. Misalnya teror kepada kepala negara, teror di luar negeri”, tuturnya. (JPPN)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.