Anak-anak Yaman di tengah kerusakan (foto),
Sebanyak 20 kelompok hak asasi manusia mendesak Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, untuk kembali memasukkan koalisi militer pimpinan Arab Saudi ke dalam daftar hitam tahunan PBB karena telah memnyebabkan korban anak-anak dalam perang Yaman.

Berbagai kelompok HAM menilai bukti pelanggaran yang dilakukan koalisi pimpinan Saudi "sangat banyak".

PBB menghapus koalisi Saudi dari daftar hitam tahunannya pada Senin (6/6), dan menunggu hasil tinjauan bersama.

Pada Rabu (8/6), berbagai kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch, Amnesty International dan Oxfam, mengajukan surat protes kepada Ban, yang berisi kritikan terhadap sang Sekjen PBB karena dinilai menyerah terhadap Saudi.

Putusan ini, menurut kelompok HAM itu, berisiko mencoreng nama baik Ban sendiri di akhir masa jabatannya sebagai Sekjen PBB.

"Jika Koalisi pimpinan Saudi ingin dihapus dari daftar, (maka koalisi) harus berhenti membunuh dan melukai anak-anak serta mengebom sekolah maupun rumah sakit di Yaman. Pelanggaran itu yang membuat (koalisi itu) masuk daftar", tulis berbagai kelompok HAM, dikutip CNN Indonesia dari Reuters.

Laporan PBB tentang daftar hitam pelanggar hak anak dirilis pada Kamis (2/6) pekan lalu. Menurut laporan itu, koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60% kematian dan korban cedera anak di Yaman pada tahun lalu. Terdiri dari 510 angka kematian dan 667 luka-luka. Setengah dari pelanggaran operasi koalisi Arab mengenai sekolah dan rumah sakit.

"Tanggung jawab koalisi pimpinan Saudi atas pelanggaran berat terhadap anak-anak di banyak serangan tidak diragukan lagi. Bukti pelanggaran berat terhadap (hak) anak-anak Yaman oleh Koalisi pimpinan Saudi luar biasa banyak", kritik berbagai kelompok HAM itu.

Kelompok HAM menilai keputusan Ban untuk menghapus koalisi dari daftar hitam PBB bisa membuat pihak yang terlibat konflik meremehkan upaya penekanan terhadap pelanggaran, terutama pada hak anak.

"Daftar hitam ini memunculkan tekanan pada berbagai pihak dalam konflik bersenjata agar mematuhi hukum internasional. Lebih dari 20 pemerintah dan kelompok bersenjata telah menandatangani rencana aksi PBB dan mengambil langkah dalam mengakhiri pelanggaran terhadap anak-anak, sehingga (mereka) dipertimbangkan untuk dicabut (dari daftar hitam)", jelas kelompok HAM.

Di Yaman, pemberontak Syi'ah Houthi dan loyalis mantan diktator presiden Abdullah Saleh, telah lebih dulu rutin masuk daftar hitam. Al-Qaeda Yaman (AQAP) juga ada dalam daftar pelanggar itu.

Tahun lalu, PBB melakukan penghapusan serupa terhadap Israel dan Hamas di Gaza, setelah mereka sempat masuk dalam draft awal, meski PBB tetap mengecam agresi Israel pada 2014.

Sebaliknya, Duta besar Saudi untuk PBB, Abdullah al-Mouallimi, menilai laporan PBB soal koalisi sebagai  "berlebihan" dan "sepihak".

Ia juga mengklaim bahwa koalisi telah menggunakan senjatan canggih dan akurat untuk meminimalisir jatuhnya korban tak diinginkan, terutama anak-anak.

Koalisi pimpinan Saudi memulai operasi militer di Yaman pada Maret tahun lalu dalam upaya mendukung Presiden Mansour Hadi mempertahankan kekuasaan yang sah dari serangan pemberontak Syi'ah Houthi yang didukung Iran dan loyalis mantan diktator Abdullah Saleh.

Menurut laporan PBB, sekitar 6.000 orang terbunuh di Yaman sejak koalisi Saudi memulai intervensi militernya, setengah dari korban tewas adalah warga sipil. (CNN Indonesia/Reuters/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.