Kehancuran rumah sakit MSF di Idlib akibat serangan udara Rusia/Assad pada Februari lalu (foto),
Perang Suriah telah berlangsung selama 5 tahun, melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara.

Perang ini berawal dari aksi demo damai yang ditangani dengan pembantaian massal oleh pemerintah Suriah.

Selang beberapa waktu kemudian, berubah menjadi perlawanan bersenjata oleh belasan ribu tentara Sunni yang membelot, bersama warga sipil dari pihak oposisi yang berjihad mengangkat senjata (milisi).

Dimana inilah titik awal terbentuknya, Tentara Pembebasan Suriah atau FSA. Unsur campuran penentang diktator Assad.

Dalam perkembangannya, aktor-aktor pelaku perang Suriah terus bertambah. Para pelaku langsung dalam perang itu antara lain:

Aktor negara utama
  1. Suriah, yaitu rezim Assad sebagai pemerintah yang masih diakui dan milisi-milisi loyalisnya
  2. Iran, merupakan sekutu Assad. Iran terbukti telah mengirim tentara resminya dari Garda Revolusi untuk berperang bersama Assad, meskipun Teheran kerap menyangkal dengan menyebut tentara mereka sebagai "sukarelawan" atau "penasehat militer" saja. Belasan tentara Iran tewas bulan ini di Aleppo
  3. Rusia, masuk dalam suatu intervensi militer sejak akhir September 2015. Moskow masuk ke Suriah berdalih untuk melawan ISIS. Namun berbagai laporan independen menyatakan bahwa militer Rusia lebih banyak menyerang wilayah oposisi dalam mendukung kemajuan militer rezim Suriah. Meski menyatakan telah penarikan sebagian pada Maret 2016, Rusia terus aktif mendukung tentara resim Assad
  4. Amerika Serikat dan anggota koalisinya, operasi militer dan serangan udara dilancarkan terhadap kelompok-kelompok yang masuk daftar teroris PBB sejak September 2014. Kelompok yang dimaksud yaitu Jabhah Nushrah (al-Qaeda) dan ISIS. Serangan ini kemudian mendapatkan legitimasi dari Dewan Keamanan PBB melalui resolusi nomor 2249, berupa seruan bagi semua negara anggota agar melawan kedua kelompok tersebut
  5. Turki, walaupun termasuk dalam koalisi pimpinan AS, namun Turki punya kepentingannnya sendiri untuk mendukung revolusi Suriah secara lebih luas. Selain menyasar kelompok teroris ISIS, Turki juga melakukan serangan pada militan Kurdi ketika bentrok dengan oposisi Suriah di Aleppo utara. Secara tradisional, militan Kurdi Suriah dianggap memiliki hubungan dengan kelompok teroris komunis PKK (Partai Pekerja Kurdi) yang beroperasi di Turki
Aktor non negara
  1. Oposisi Suriah yang diakui internasional, mereka terdiri dari kelompok perlawanan dari bermacam unsur Suriah. Namun mayoritas mereka adalah pejuang nasionalis-Islamis (Sunni), diantara oposisi tersebut adalah bagian-bagian dari Free Syrian Army (FSA) dan Jabhah Islamiyah (Islamic Front). Jabhah Islamiyah terdiri dari Jaisyul Islam, Ahrar Syam, Ansharusy Syam dan kelompok kecil lain, serta faksi di Aleppo utara yang bertempur melawan SDF Kurdi. Seluruh faksi militer ini adalah oposisi resmi yang diakui oleh internasional. Bahkan rezim Assad juga mengakui mereka (kecuali Ahrar Syam), melalui beberapa sesi dalam perundingan Jenewa
  2. Militan Kurdi, kelompok milisi bersenjata dari etnis Kurdi merupakan sekutu utama bagi Amerika Serikat dalam operasi darat melawan ISIS. SDF dan YPG adalah badan tersebut. Namun di Aleppo utara, SDF juga bertempur melawan oposisi Suriah
  3. Grup-grup tempur Syi'ah asing, diimpor dari luar negeri atas koordinasi dan perekrutan Iran. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Afghanistan, Irak, Iran dan wilayah berpenduduk Syi'ah lainnya
Aktor non negara (Teroris)
  1. Hezbollah, merupakan kelompok milisi bersenjata pemeluk Syi'ah Imamiyah dari Lebanon yang menjadi sekutu Basyar al-Assad sejak perang berkecamuk. Teroris Hezbollah telah aktif beroperasi di Suriah sejak tahun 2011, dan pada tahun 2012 mulai menyuplai milisinya secara terbuka dalam perang sipil tersebut. Hezbollah masuk dalam daftar list teroris banyak negara, diantaranya AS, Uni Eropa dan negara-negara Teluk
  2. Jabhah Nushrah (JN), merupakan cabang resmi dari al-Qaeda di Suriah. JN juga berkaitan dengan grup tempur lain yang seideologi dengan al-Qaeda lainnya seperti Jundu al-Aqsa dan grup-grup independen beranggota dari beberapa negara. Meski menerima petempur asing, sebagian besar anggota JN adalah warga Suriah. Dan walaupun "anak kandung" al-Qaeda, tapi JN menolak dihubungkan dalam operasi-operasi cabang al-Qaeda lainnya, dan menyatakan fokus di Suriah. Kelompok ini masuk dalam daftar teroris di berbagai negara dan PBB. Di lapangan, JN adalah sekutu militer kuat bagi oposisi Suriah untuk melawan Basyar al-Assad. JN dikenal memiliki pejuang paling berani mati dan kemampuan tempur sangat kuat. al-Qaeda ingin membawa arah revolusi Suriah sesuai agenda ideolog para Jihadis untuk mewujudkan sebuah negara yang menerapkan syari'at secara ketat. Suatu hal yang cukup sejalan dengan tujuan oposisi Islamis dan sebagian besar pejuang FSA di lapangan, walaupun terdapat perbedaan sangat tajam dalam banyak hal. Jabhah Nushrah dan oposisi Suriah memiliki operasi tempur bersama atau koalisi
  3. ISIS atau Daesh, adalah sebuah kelompok ultra ekstrimis atau Khawarij menurut pandangan kalangan Islamis Suriah. ISIS adalah sempalan al-Qaeda dari bagian paling ekstrim (ghuluw), dan memiliki ideologi fasis karena tak bisa menerima perbedaan apapun, terutama setelah klaim "Khilafah"-nya. ISIS dikenal identik dengan pemikiran takfiri yang menghalalkan darah terhadap Muslim lain yang tidak sejalan. ISIS telah melakukan serangan teror ke berbagai negara, termasuk negara pendukung revolusi Suriah, yaitu Turki dan Arab Saudi. Bahkan membunuhi para komandan Jabhah Nushrah.
Pandangan hukum internasional
Para pengamat perang memandang konflik Suriah sangat rumit. Tetapi dalam kacamata hukum humaniter internasional (hukum perang), semua pihak terikat dengan hukum tersebut.

Hukum perang mencakup cara-cara berperang yang diakui dan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), seperti perlindungan bagi pihak tak berdaya dan terluka.

Menurut Fajri Muhammadin, dosen hukum internasional Fakultas Hukum UGM, kelompok pemberontak yang memenuhi syarat termasuk aktor sah dalam suatu sengketa internasional, sama dengan aktor negara.

"Pemberontak, jika memenuhi syarat-syarat dalam Additional Protocol II (1977), memiliki hak dan kewajiban dalam hukum humaniter internasional", jelasnya ketika dihubungi Risalah melalui What's App.

Diantara syarat-syarat yang dimaksud Fajri adalah terjadinya konflik bersenjata berat dan berkesinambungan, kelompok bersenjata tersebut terorganisir, menduduki sebagian wilayah negara, dapat melakukan operasi militer terencana dan berkesinambungan, serta mampu mematuhi hukum humaniter internasional (tak ada penghalang).

Fajri menjelaskan bahwa dalam perang Suriah semua pihak yang memenuhi syarat di atas, wajib mematuhi hukum perang, baik Assad, Rusia, FSA, bahkan termasuk kelompok yang dicap sebagai teroris.

Meskipun kenyataannya mustahil bagi kelompok seperti ISIS untuk mau mengikutinya.

Ia melanjutkan, status "teroris" lebih ke arah label politis dan domain hukum lainnya, bukan aturan perang dan sengketa.

Jadi tetap terlarang melanggar hukum humaniter, meski itu dilakukan aktor negara kepada kelompok yang dipandang teroris sekalipun.

Misalnya dalam skenario serangan udara Rusia atau Assad ke pemukiman sipil dan pasar di wilayah yang dikuasai Jabhah Nushrah. Juga misalnya penggunaan senjata terlarang ke wilayah ISIS. Ini semua terlarang.

Status teroris tersebut bisa berimplikasi pada pengakuan politik, dimana kelompok yang dicap teroris tak dimasukkan dalam gencatan senjata maupun perundingan politik yang disponsori PBB.

Oposisi Suriah dan Jabhah Nushrah
Satu hal menarik dalam kajian hukum internasional, adalah persekutuan antara oposisi Suriah yang "moderat" dengan Jabhah Nushrah dalam melawan rezim Assad.

Dimana oposisi Suriah adalah kelompok perlawanan "diakui", sedangkan Jabhah Nushrah adalah kelompok "teroris".

Namun menurut Fajri hal itu tidak berkonsekuensi apa-apa berdasar resolusi PBB nomor 2249 untuk melawan kelompok teroris di Suriah, termasuk JN.

Resolusi itu hanya mengikat pada aktor negara (state), dan bukan aktor non negara, seperti FSA maupun pejuang oposisi lainnya.

"Secara umum, Dewan Keamanan PBB melalui berbagai resolusi misalnya No. 2249 (2015) meminta semua negara untuk memusuhi dan membantu menumpas JN dan ISIS. Logis, jika membantu mereka ya melawan hukum. Tapi ada argumen yang bisa dilakukan, yaitu bahwa resolusi DK PBB hanya mengikat untuk negara anggota. Redaksi yang digunakan selalu "Member States". FSA ini bukan State. Jadi bisa (muncul) argumen bahwa resolusi tersebut tidak mengikat untuk FSA (dan oposisi lainnya)", jelas Fajri, yang lulus S2 dari Universitas Edinburgh Skotlandia untuk konsentrasi hukum perang.

Label "teroris" juga tak bisa ditularkan. Fakta ini didukung oleh keputusan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini yang menolak tuntutan Rusia agar mem-black list Jaisyul Islam dan Ahrar Syam. Terutama Ahrar Syam yang dituduh berkaitan dengan al-Qaeda.

Militan asing di Suriah
Terkait banyaknya milisi atau petempur asing di Suriah, Fajri menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB.

"Perekrutan individu juga dikutuk khusus di Resolusi DK (PBB) no. 2170 (2014). Jadi perbuatannya sendiri bisa jadi dikatakan melanggar hukum internasional. Tapi sulit dicari hukumannya apa kalau pelanggarnya adalah individu, bukan negara", jelasnya.

Sanksi hukum terhadap aktor individu ini berada di tangan pemerintah negara asal individu tersebut, dan juga negara Suriah sebagai tempatnya bertempur, namun ini hal yang sulit, karena Basyar al-Assad tidak menguasai seluruh wilayah negaranya.

Status hukum petempur asing ini tentu berbeda dengan status milisi Syi'ah asing yang didatangkan secara resmi oleh rezim Assad sebagai pemerintah yang masih diakui.

Menurut data BBC, jumlah realtime petempur asing di Suriah pada Desember 2015 adalah sekitar 27 ribu orang. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan ISIS dan tidak ada hubungannya dengan pejuang oposisi Suriah.

ISIS sendiri mengklaim memiliki 100 ribu personel militan maupun pendukung di wilayah Irak dan Suriah.

Sebagian lain petempur asing bergabung atau berkoordinasi dengan Jabhah Nushrah, seperti kelompok jihad Turkistani dan Chechnya, walau jumlahnya tak terlalu signifikan. Jumlah anggota Jabhah Nushrah di Suriah dilaporkan tak sampai 15 ribu pejuang pada 2015.

Lembaga pemantau HAM Suriah, SOHR, hingga bulan Maret 2016 (5 tahun perang), merilis laporan jumlah tewas total petempur asing anti Assad dari seluruh kelompok yang mencapai 45 ribu orang. Atau rata-rata 10 ribu tewas tiap tahun.

Kekuatan terbesar kelompok perlawanan anti Assad adalah Jabhah Islamiyah dengan jumlah pejuang mencapai 70 ribu personel pada 2014 (Reuters) dan FSA yang diperkirakan memiliki 35 ribu personel, dimana nyaris seluruhnya adalah warga asli Suriah. (Risalah/BBC/Reuters)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.