Tentara pro pemerintah (foto),
Pemerintah Yaman pada Selasa kemarin menangguhkan keikutsertaannya dalam perundingan politik dengan Houthi yang disponsori PBB di Kuwait.

Delegasi Yaman mengatakan hanya akan kembali jika pihak lawan, yaitu Houthi dan sekutunya, berkomitmen untuk menarik diri dari kota-kota yang diduduki dan melucuti senjata mereka.

Jauhnya titik temu antara pemerintah sah dan pemberontak Syi'ah membuat proses perundingan politik yang telah berlangsung selama sebulan itu tidak menghasilkan apa-apa.

Pemerintah menuntut Houthi menyerahkan senjatanya dan menarik diri dari kota yang direbut paksa sejak 2014. Hal ini menjadi syarat bagi jalannya proses politik untuk membentuk pemerintahan baru yang akan melibatkan Houthi.

Pemerintahan Presiden Mansour Hadi yang diakui internasional saat ini berbasis di kota Aden, sedangkan Houthi dan sekutunya masih memegang kontrol ibukota Sanaa.

Menteri Luar Negeri Yaman, Abdel-Malek al-Mekhlafi, mengatakan bahwa delegasi pemerintah telah memutuskan membekukan partisipasinya setelah Houthi menyatakan tidak mengakui legitimasi Presiden Hadi.

"Kami tidak akan kembali sampai mendapatkan pernyataan dari mereka tentang komitmen untuk (mengikuti) resolusi Dewan Keamanan PBB, inisiatif negara Teluk dan hasil dialog (nasional)... Masalah legitimasi bukan bagian dari pembicaraan", kata Mekhlafi dalam konferensi pers di kota Kuwait.

"Jika mereka tidak membuat komitmen itu, maka tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan dan itu menjadi tanggung jawab (Houthi)", lanjutnya.

Mekhlafi juga menuduh Houthi menjarah cadangan devisa Yaman, yang disebutnya mencapai USD 4 miliar pada 2014.

Meski buntu, ia menyatakan delegasi pemerintah belum memiliki rencana meninggalkan Kuwait, dan masih membuka ruang diplomasi.

Sementara menurut Osama Sari, seorang aktivis Houthi, keputusan pemerintah itu telah membuka "kedok" niat buruk.

Krisis Yaman bermula ketika pemberontak Syi'ah yang didukung Iran bersama sekutunya, mantan diktator Abdullah Saleh, berhasil menawan pemerintah ketika mencaplok ibukota pada September 2014.

Presiden Mansour Hadi berhasil melarikan di ke Aden serta meminta bantuan negara-negara Teluk.

Sebuah operasi militer pimpinan Saudi, yang kemudian didukung resolusi PBB, dilancarkan sejak Maret 2015, sehingga membalik arah peperangan

Tahun ini tercapai gencatan senjata, disusul perundingan politik di Kuwait sejak April lalu.

Menurut PBB, lebih dari 6 ribu orang telah terbunuh, sekitar setengahnya adalah warga sipil. (Reuters/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.