Seorang biksu Buddha nasionalis Myanmar dalam aksi protes (foto),
Ratusan nasionalis Buddha Myanmar turun ke jalan-jalan di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, menuntut pemerintah agar dalam waktu tiga hari menyatakan tidak ada lagi 'etnis Rohingya' di negara itu.

Para pengunjuk rasa ilegal di Mandalay yang dihadiri juga oleh para biksu Buddha dan aktivis nasionalis menuntut Presiden Htin Kyaw dan menteri luar negeri Aung San Suu Kyi mengecam kedutaan Amerika Serikat (AS) yang menggunakan kata 'Rohingya' untuk menyebut etnis Muslim minoritas itu.

Tint Lwin, panitia aksi protes dari kubu Buddha radikal Ma Ba Tha, mengatakan bahwa para demonstran menuntut pemerintah agar mengeluarkan kecaman penggunaan kata tersebut.

"Kami telah merencanakan serangkaian protes di beberapa kota sampai pemerintah memberikan pernyataan (seperti yang dituntut)", ujarnya.

Kaum nasionalis menolak mengakui istilah 'Rohingya', mereka menyebut etnis Muslim minoritas sebagai 'Bengali', yang bermasud sebagai "imigran ilegal" dari negara tetangga Bangladesh.

Tint Lwin meminta pemerintah saat ini mengikuti kebijakan mantan Presiden Thein Sein, yang secara resmi menyatakan bahwa Myanmar tidak memiliki etnis Rohingya, melainkan imigran Bengali.

"Kedutaan AS juga harus memberikan rasa hormat pada rakyat dan pemerintah Myanmar", Tint Lwin menegaskan.

Sebelumnya pada tanggal 28 April, sekitar 500 nasionalis Buddha menggelar aksi demonstrasi ilegal di luar kedutaan besar AS di Yangon untuk memprotes penggunaan istilah 'Rohingya' bagi minoritas Muslim yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar itu.

Kedutaan AS menggunakan istilah itu dalam sebuah pernyataannya untuk menggambarkan keprihatinan tentang situasi di negara bagian Rakhine.

Tempat terjadinya kekerasan antara etnis Buddha dan Muslim sejak 2012. Yang menewaskan ratusan orang dari kedua pihak, serta membuat sekitar 100.000 orang mengungsi ke kamp-kamp, dan lebih dari 2.500 rumah dibakar yang sebagian besar milik warga Rohingya.

Mengikuti tekanan nasionalis, kementerian luar negeri Suu Kyi meminta kedutaan AS agar menghentikan penggunaan istilah itu.

Duta besar AS untuk Myanmar, pekan lalu mengatakan bahwa ia tetap mendukung penggunaan kata Rohingya sebagai hak suatu etnis ingin disebut.

"Mereka bisa memilih dengan apa mereka ingin disebut. Kebijakan luar negeri kami adalah mengakui masyarakat manapun di dunia bahwa mereka memiliki hak memilih seperti apa harus disebut", jelas Dubes AS Scot Marciel.

Meskipun demikian, Marciel secara pribadi memilih menghindari penggunaan istilah itu.

Pamaukha, biarawan Buddha radikal Ma Ba Tha yang berbasis Yangon, mengatakan jika AS telah mempersulit penyelesaian masalah penggunaan istilah itu.

"Mereka tidak membantu negara kami", ia menggarisbawahi.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menegaskan dalam konferensi pers pada hari Jum'at (13/5) bahwa militer tidak akan pernah menerima istilah 'Rohingya'.

"Masalah kewarganegaraan imigran Bengali harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan UU Kewarganegaraan 1982", katanya, dikutip media lokal.

Rohingya ditolak kewarganegaraan dalam hukum Myanmar, membuat masyarakat internasional dan kelompok HAM mengecamnya. (Anadolu Agency)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.