Parlemen Myanmar (foto),
Parlemen Myanmar telah menolak rancangan aturan dari salah satu partai nasionalis kuat tentang proses verifikasi mendesak atas kejelasan status kewarganegaraan penduduk Muslim di negara bagian bermasalah, Rakhine.

Rancangan itu memungkinkan penduduk Muslim tidak berdokumen di Rakhine (maupun daerah lain) bisa memenuhi syarat mendapatkan kewarganegaraan.

Hanya 154 anggota parlemen yang setuju, sementara 228 suara menentang, serta 7 abstain, dalam suatu pemungutan suara di majelis rendah.

Khin Saw Wai dari Partai Nasional Arakan (ANP), mengatakan bahwa setelah diberikan status warga negara sesuai UU Kewarganegaraan 1982, minoritas Muslim (yang banyak diantaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi sejak 2012) bisa bebas meninggalkan Rakhine, dimana mereka menjadi korban kekerasan.

"Parlemen dan pemerintah harus melihat hal ini sebagai isu nasional", katanya melalui telepon kepada Anadolu Agency, pada hari Sabtu.

"Di sebagian besar negara bagian Rakhine, terdapat banyak orang yang tidak memiliki identitas atau dokumen", ia menggarisbawahi.

"Tanpa tahu dengan jelas siapa yang warga negara dan siapa imigran ilegal, bagaimana pemerintah bisa menjamin keamanan nasional dan penegakan hukum di negara ini (Myanmar)?", kritiknya, mempertanyakan kebijakan pemerintah di kawasan itu, dimana banyak status tak jelas pada penduduknya.

Anggota parlemen lain dari Rakhine, Pe Dari, berpendapat bahwa kegagalan proses (kejelasan warga negara) bisa berakibat pada ketidakmampuan memperkuat aturan hukum.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah terhadap minoritas Rohingya yang disebut "Bengali" atau dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

"Mereka (pemerintah) mengusir warganya sendiri untuk berjongkok dalam gubuk di lahan kosong atas nama hukum, sehingga alasan tidak melakukan verifikasi kewarganegaraan di penampungan pengungsi bagi Bengali terdengar agak konyol", katanya, dimuat koran Myanmar.

Sejak Februari 2015, pihak berwenang menghentikan proyek awal verifikasi kewarganegaraan bagi Muslim di Rakhine setelah sebagian besar dari mereka mengidentifikasikan diri sebagai Rohingya.

Di bawah proyek percontohan yang diluncurkan pada bulan Juni 2014 itu, lebih dari 200 Muslim, sebagian besar etnis Kaman dan beberapa "Bengali" (Rohingya), dilaporkan telah mendapat status kewarganegaraan.

Media lokal pada awal bulan ini melaporkan bahwa pihak berwenang Rakhine menghidupkan kembali proyek sejak 1 Mei.

Proses verifikasi ini hanya akan dilakukan bagi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai "Bengali" bukan Rohingya, dan telah "memenuhi syarat".

"Namun, (yang) mengatakan 'Rohingya' tidak akan diterima sama sekali", ujar Khin Saw Wai dari partai ANP.

"Semua anggota partai kami, ANP, ingin memberikan status kewarganegaraan bagi Bengali yang memenuhi syarat, dan membuat mereka bisa bebas bergerak atau menetap di semua bagian negara", katanya.

"Dengan cara ini, Muslim Bengali akan memiliki hak kewarganegaraan, dan negara bagian Rakhine akan lebih stabil dari sebelumnya", imbuhnya. (Anadolu Agency)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.