Gerombolan penjahat kelamin (foto),
Yuyun, siswi kelas I SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, telah meninggal dunia pada usia 14 tahun oleh kebejatan sekelompok pemuda yang menganiaya dan memperkosanya hingga meregang nyawa pada hari Sabtu lalu.

Semasa hidup, gadis 14 tahun ini dikenal sebagai murid yang pintar dan pandai mengaji. Jasadnya baru ditemukan 2 hari pasca pembunuhan.

Orang tua Yuyun meminta kepada kepolisian agar para pelaku dihukuman mati. Hanya saja, dalam kasus ini, beberapa pelaku hanya dijerat UU Perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Seperti dilansir detikcom, 7 dari 12 pelaku perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun sudah disidangkan.

7 Pelaku ini dianggap masih di bawah umur oleh hukum Indonesia sehingga proses penyidikan berlangsung cepat dan persidangan bisa segera digelar.

"Hari ini 7 terdakwa pelaku perkosaan dan pembunuhan itu menjalani persidangan. Pihak kejaksaan menuntut mereka 10 tahun penjara", kata Kapolsek Padang Ulak Tanding, Kab Rejang Lebong, Bengkulu, Iptu, Eka Chandra dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (3/5/2016).

Sementara para pelaku lainnya yang dianggap tergolong dewasa, kasusnya sedang diproses oleh kepolisian sebagaimana penjahat dewasa. Dimana ancaman hukumnya tentu lebih berat.

Bagaimana jika para pelaku ini hidup di negara yang menerapkan Syari'at Islam seperti Arab Saudi?


Yang pertama adalah penentuan usia baligh, yaitu melalui tanda-tanda kematangan biologis (seksual). Jika melihat kejahatan perkosaan, maka dapat dipastikan mereka semua telah dewasa menurut hukum Islam.

Artinya pelaku bisa dituntut secara mandiri untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, tanpa terikat pengampuan oleh orang tua atau wali lagi.

Yang kedua adalah penentuan kasus-kasus kejahatannya. Kejahatan ini masuk pemerkosaan dan pembunuhan disengaja. Keduanya memang bentuk hukum terpisah, terutama kasus pembunuhan akan berlaku aturan Qisas.

Namun jika merujuk hukum Islam yang diterapkan di Saudi, kejahatan seperti ini dimasukkan sebagai 'kejahatan komulatif' yang harus dihukum berat (hukum ta'zir).

Dalam kejahatan komulatif, hak pengampunan atas eksekusi bukan lagi hanya di tangan keluarga korban (sebagaimana Qisas pada umumnya), tapi juga harus melalui persetujuan pengampunan dari Ulil Amri (pemimpin tertinggi negara).

Jadi meskipun terdakwa sudah mendapat pengampunan dari keluarga korban, karena tak diampuni Ulil Amri maka eksekusi mati akan tetap dilaksanakan.

Terdakwa yang dipancung oleh negara Islam dalam hukum ta'zir tak perlu membayar diyat darah pada pihak keluarga korban. Tapi korban tetap berhak mendapat uang santunan dari Ulil Amri.

Kasus kejahatan komulatif perkosaan-pembunuhan pernah terjadi di Saudi, dengan korbannya adalah seorang TKW asal Indonesia.

Korban yang bernama Kikum dibunuh oleh Syayi’ al-Qahtani dengan cara dipukul dan disiram air panas, setelah terjadi perbuatan asusila pada korban.

Syayi' sebenarnya mendapatkan pengampunan dari pihak korban atas pembunuhan itu, namun Raja Salman dari Saudi menolak mengampuni kejahatannya.

Pelaku kemudian dipancung pada tanggal 21 April 2015, sementara pihak korban melalui KBRI di Jeddah telah mengupayakan pemberian santunan dari Raja Saudi untuk keluarga korban (anak-anaknya).

Jika berlaku Syari'at Islam seperti kasus Kikum di Saudi, 14 pelaku pembunuhan-perkosaan Almarhumah Yuyun juga harus dihukum mati.

Nasib mereka selanjutnya berada di tangan keluarga korban dan pemimpin negara (Ulil Amri) atas pengampunan.

Tujuan hukuman seperti ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menegakkan keadilan di muka bumi.

(Detik/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.