KH Hasyim Muzadi
Mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, KH Hasyim Muzadi, menyatakan potensi konflik Sunni melawan Syi'ah di sejumlah daerah di Jawa Timur, yakni Bangil, Bondowoso, Puger, dan Madura, perlu diwaspadai pemerintah.

"Konflik Sunni-Syiah di dunia telah terbukti menjadi awal terobek-robeknya kaum Muslimin bahkan penyebab terobek-robeknya sebuah negara. Juga hal ini, di Indonesia pasti merupakan ancaman terhadap NKRI", kata Hasyim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Ia mengajak Muslim Sunni agar menahan diri dan mempercayakan penanganan pada pemerintah, di tengah fakta nyata pelecehan ajaran Islam dan tokoh-tokohnya oleh penganut Syi'ah Rafidhah.

"Kita tentu bisa ikut merasakan sakit hati kaum Sunni ketika kaum Syi'ah menghujat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Usman bin Affan, Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Hafsoh, bahkan sampai mengkafirkan beliau-beliau yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Tapi kaum Sunni harus menahan diri dan selalu bergandengan dengan aparat negara", tambah Hasyim.

Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu menjelaskan bahwa sebenarnya ada kelompok Syi'ah yang tidak menghujat para Sahabat Nabi, misalnya Zaidiyah, namun jumlahnya sangat kecil, bahkan hanya digunakan sebagai promosi (menutupi penyebaran Syi'ah Rafidhah).

"Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh hujatan (oleh Syi'ah) ini apabila bersinggungan dengan politik kekuasaan akan terjadi kristalisasi kekuatan antar keduanya kemudian tahap selanjutnya akan terjadi konflik terbuka", katanya.

Lebih lanjut Hasyim mengatakan bahwa proses menuju konflik terbuka ini dimanfaatkan oleh banyak kaum Islamophobia (musuh Islam dunia) yang diam-diam memperparah arena konflik untuk melakukan devide et impera (pembenturan) serta mempersiapkan intervensi pemikiran/militer asing baik blok timur maupun barat atas dalih keamanan dunia.

"Inilah yang terjadi di Suriah pada saat sekarang ini. Kalau sudah sampai tahap ini, sudah tidak lagi kelihatan Sunni-Syi'ahnya, yang ada hanya penderitaan dan kehancuran kaum Muslimin dan negara Islam", katanya.

Menurutnya, hal inilah yang mendorong berbagai negara Sunni melarang pengembangan Syi'ah melalui undang-undang seperti Sudan, Malaysia, Brunei, apalagi Arab Saudi yang memang musuh bebuyutan Syi'ah.

Hasyim juga menyayangkan hukum Indonesia yang mengarah pada HAM (terkait masalah seperti Syi'ah), dimana HAM tidak melihat pada kemaslahatan negara dan umat Islam.

"Sedangkan di Indonesia semua berdasarkan HAM, tidak peduli apakah HAM tersebut menuju persatuan atau cerai berai, bahkan kehancuran Indonesia", kritiknya.

Akibatnya, Polri pun akan kehabisan langkah kalau menghadapi konflik sosial ideologis seperti ini karena tidak adanya payung hukum yang menjamin sikap Kepolisian sendiri.

Khusus terkait potensi konflik di Jawa Timur, menurut Hasyim tidak menutup kemungkinan dalam hitungan waktu bisa saja terus menjalar ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara, kalau tidak ada formula utuh kenegaraan dan sosial masyarakat untuk penyelesaiannya.

"Seharusnya PBNU segera turun ke Jatim menyelesaikan masalah sangat rawan ini karena menyangkut keselamatan warga Nahdliyin, umat Islam, dan negara", tegas Kyai senior ini. (Antaranews)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.