Sekjen GCC Abdullatif al-Zayani
Dewan kerjasama negara Teluk atau GCC berencana untuk mengembangkan suatu strategi dalam menghadapi berbagai serangan dari luar negeri, yang bertujuan merusak solidaritas dan pengembangan kawasan ini.

Menurut Sekjen Abdullatif al-Zayani, GCC bertekad untuk menghadapi berbagai kekuatan asing yang mengunakan media internasional untuk mengubah kondisi politik, sosial dan ekonomi di wilayah Teluk.

Dalam pidatonya di sebuah forum seminar di Riyadh, Selasa (29/3), al-Zayani mengatakan kepada para peserta seminar bahwa pihaknya akan membahas pembentukan sebuah tim khusus untuk menangani berbagai serangan negatif pada dunia Arab dari aktivis HAM dan kebebasan sipil, dalam pergaulan internasional.

Al-Zayani mengaku heran dengan pihak-pihak mengkritik negara-negara Teluk, padahal berbagai konvensi internasional sebenarnya telah tercermin pada hukum dalam negeri anggota. Bahkan menurutnya, banyak poin dalam konvensi tersebut yang justru dipengaruhi oleh nilai Islam.

Ia juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara Teluk, dengan kepemimpinan raja maupun para emir, telah membawa kemajuan yang cukup besar dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh anggota GCC disusun dengan kerjasama dari banyak organisasi masyarakat (termasuk lembaga HAM), serta tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal.

Al-Zayani mengatakan jika GCC sangat menghormati hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari terbentuknya badan peradilan HAM Arab di Bahrain dan deklarasi HAM pada tahun 2014. Negara-negara GCC juga merupakan anggota dari Komisi HAM PBB di Jenewa.

Menurut al-Zayani, negara-negara GCC bertekad untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, meningkatkan kesejahterahan rakyat, serta menjunjung tinggi identitas Islam dan Arab.

Negara Teluk memang kerap disorot dengan tuduhan pelanggaran HAM dan kurangnya hak-hak minoritas, sistem hukum yang cacat serta politik yang tidak demokratis, terutama Arab Saudi yang menerapkan hukum Islam.


Disebutkan bahwa siapa saja yang berada di wilayah Kerajaan harus mematuhi hukum negara dan menghormati adat dan tradisi setempat (khususnya hukum Islam). Pihak lain tak bisa memaksakan nilainya untuk diterapkan di sana. (Arabnews/rslh)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.