Raja Salman memimpin sidang kabinet
Kabinet Arab Saudi mengutuk rezim Suriah atas berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terus terjadi, termasuk pelanggaran gencatan senjata dan masih mencegah akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang diblokade.

Pertemuan kabinet yang dipimpin Raja Salman, di Riyadh pada hari Senin, itu menyeru masyarakat internasional agar memaksa rezim Suriah dan sekutunya untuk mamatuhi gencatan senjata, serta mempermudah proses penyaluran bantuan kemanusiaan.

"Kejahatan yang dilakukan oleh rezim Suriah telah mengakibatkan kematian hingga 400 ribu orang, dan melukai hampir 1 juta lainnya, serta 12 juta orang harus mengungsi", sebuah pernyataan kabinet Saudi.

Kabinet Saudi menyambut baik penarikan sebagian pasukan Rusia dari Suriah, dan menyebutnya sebagai "langkah positif", namun meminta agar hal itu berguna bagi proses transisi politik.

"(Kabinet) mengungkapkan harapan bahwa penarikan ini memberikan kontribusi untuk mempercepat solusi politik berdasarkan deklarasi Jenewa 1 dan menekan rezim Assad agar membuat konsesi yang diperlukan untuk proses transisi politik", lanjut pernyataan.

Selain mengutuk rezim Assad, kabinet Saudi juga mengutuk berbagai serangan teroris baru-baru ini yang mengguncang Nigeria dan Turki.

Sebelumnya, Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan mendesak masyarakat dunia agar membawa Basyar al-Assad untuk diadili oleh mahkamah kejahatan internasional (ICC) sebagai penjahat perang.

"Lima ratus ribu orang terbunuh di Suriah. Si kejam dan teroris Assad melakukan terorisme negara. Ia harus diadili di Den Haag (ICC)”, seru Erdogan dalam pidatonya yang dikutip Anadolu Agency.

Erdogan menyoroti penggunaan senjata terlarang oleh rezim Assad seperti bom Birmil (drum/barrel yang diisi bahan peledak), namun Assad tetap dilindungi oleh Moskow.

“Orang yang telah membunuh banyak manusia dengan menjatuhkan bom-bom Birmil masih bisa bebas berbicara dan disambut karpet merah di Moskow. Bagaimana bisa ini terjadi? Anggota Dewan Keamanan PBB macam apa (Rusia) ini?”, kritik Erdogan.

Ia juga mengkritik sistem dunia yang dikuasai oleh 5 negara pemegang hak veto PBB, sementara ada ratusan negara lain.

Saat ini sedang berlangsung putaran perundingan politik antara rezim Assad dan oposisi Suriah dimediasi oleh PBB. Delegasi rezim Assad belum mau menerima agenda pembicaraan tentang transisi politik. (Arabnews/Anadolu Agency/Reuters)
Share To:

Risalah Media

Berita dan informasi dengan sudut pandang Islam

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Note: only a member of this blog may post a comment.