Abu Mushab az-Zarqawi dan Bin Laden (Ilustrasi)
Saat ini, kelompok militan ISIS terdesak di 2 ibukota kembar mereka. Raqqah dan Mosul.

Serangan terus dilancarkan oleh milisi Kurdi di Suriah, sementara Mosul, Irak, nyaris habis.

Kekalahan ISIS bukanlah perkara main-main, karena kedua kota menjadi simbol propaganda "kesulsesan Khalifah Baghdadi" selama 3 tahun terakhir.

Sementara daerah-daerah yang tersisa adalah wilayah pinggiran tempat inkubasi paham mereka di masa gerilya.

Berikut rangkuman perjalanan kelompok militan dari saat mulai penyebaran paham hingga sekarang:

Akibat ulah AS di Irak, 2003, yang mengubah peta politik Timur Tengah, negara itu terus mengalami konflik yang bergolak.

Hal ini meningkatkan sektarianisme, Syi'ah ambil untung di Irak, dan Kurdi menetapkan otonominya di utara, sehingga rezim yang berdiri kacau.

Wilayah Sunni Arab jadi daerah tidak stabil untuk membangkitkan kekuatan terpadu, karena berkembangnya kelompok ekstrimis yang otomatis jadi musuh semua pihak.

ISIS muncul memanfaatkan kelemahan negara yang dilanda pemberontakan atau perang. Untuk mengambil alih perlawanan itu sendiri sesuai keinginan mereka.

Karena itulah, saat revolusi Suriah meletus, mereka menyeberang ke barat dari Irak.

Abu Mushab az-Zarqawi
Menetasnya kelompok ini tak bisa lepas dari nama Abu Mushab Az-Zarqawi atau Ahmad Fadil Nazal al-Khalaylah.

Zarqawi adalah murid dari tokoh mentor kalangan Jihadis garis keras, Abu Muhammad al-Maqdisi yang terkenal dengan konsep "agama demokrasi" dan mengkafirkan banyak pemerintah negeri Muslim.

Keduanya bertemu di Afghanistan di masa perang melawan Soviet. Ketika kembali ke Yordania, mereka dijebloskan ke penjara Sawaqah oleh pemerintah.

Pergantian Raja di Yordania memunculkan sebuah kebijakan baru terkait tahanan radikal.

Zarqawi salah satu yang "beruntung", ia bisa segera kabur ke Pakistan, lalu masuk kembali ke Afghanistan.

Walau berkorespondensi, namun Zarqawi tidak mau melebur dengan al-Qaeda atau Taliban. Di Afghanisan ia membentuk kelompok militannya sendiri di Herat pada awal 2000-an.

Kerja sama dengan al-Qaeda belum masuk ke ranah organisasi. Jaringannya mulai diisi petempur dengan latar belakang mirip: Lahir dalam kemiskinan, jadi radikal dalam penjara, tingkat pendidikan rendah, juga semangat tinggi tapi memiliki pemahaman Islam tak seberapa.

Invasi AS ke Afghanistan dimulai pada bulan Oktober 2001. AS menuduh al-Qaeda (Osama bin Laden) sebagai dalang serangan 11 September. Sementara pemerintah Taliban dicap sebagai "sponsor teroris".

Serangan George Bush berhasil memukul Taliban keluar dari kota-kota besar kekuasaannya, serta menghancurkan berbagai kamp militan milik al-Qaeda dan Zarqawi.

Az-Zarqawi keluar Afghanistan dan menuju Iran untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa pendukungnya. Ia juga memandang Irak akan jadi medan perang selanjutnya.

Disamping itu, Zarqawi dilaporkan pernah berencana mengebom Yordania dengan sasaran Barat dan Yahudi (Israel).

Maret 2003, Bush mengirim serdadunya menyerang negara lain. Serangan ilegal tanpa restu PBB tersebut beralasan untuk menghukum Saddam Hussein yang dituduh menyimpan senjata pemusnah massal dan "sponsor teroris" (belakangan hanya hoax).

Di sinilah Zarqawi mendirikan kelompok bernama 'Ansharul Islam' dan akhirnya terikat hubungan organisasi dengan al-Qaeda.

Al-Qaeda sendiri ingin terlibat perang melawan AS di Irak, dengan cara gerilya yang membuat kerugian AS jika berlangsung lama.

Zarqawi sempat mengalami kesulitan membentuk dan mengembangkan al-Qaeda di Irak, yang masih diduduki AS.

Namun ketegangan sektarian yang meningkat membuatnya mendapat pengikut dan sumber daya bagi organisasi militan itu.

Invasi AS yang menjatuhkan kekuasaan Saddam Hussein membuat Ba'ats Irak bubar.

Sejumlah nasionalis Arab ini akhirnya tertarik dengan ideologi Zarqawi, karena satu kesamaan, membenci Syi'ah dan AS. Belakangan diketahui matan Ba'ats punya posisi tinggi di ISIS, misalnya Haji Bakr yang tewas pada Januari 2014 di utara Suriah.

Para pemeluk Syi'ah dipandang sebagai pengkhianat karena bersuka cita atas kemenangan 'orang kafir' (AS).

Di saat Perdana Menteri Syi'ah, Nuri al-Maliki membuat kebijakan berbasis sektarianme, Zarqawi berhasil mengambil hati sejumlah komunitas Sunni dan mantan Ba'ats.

Al-Qaeda di Irak (AQI) resmi berdiri tahun 2004, Zarqawi mendapat restu dari Osama bin Laden untuk melakukan perang melawan rezim Syi'ah dan AS.

Zarqawi melihat provokasi konfrontasi Muslim vs sekte Syi'ah akan menguntungkan ideologinya.

"Dia menghasut dengan melakukan serangan terhadap simbol agama Syi'ah, memprovokasi sebuah konflik horizontal (sektarian)", kata Richard Atwood, direktur New York Crisis Group Internasional.

Sebenarnya Osama bin Laden tidak sepakat pada serangan terhadap sipil Syi'ah, karena al-Qaeda menginginkan perang gerilyanya berfokus merugikan AS.

AQI akhirnya berkembang menjadi makin keras daripada al-Qaeda Bin Laden, namun menjadi lebih rapi dan ambisius karena banyaknya mantan loyalis Saddam yang bergabung ke dalamnya.

Mereka akhirnya bertranformasi, mengadopsi nama “Negara Islam Irak” atau ISI.

Sejak 15 Oktober 2006, Abu Ayyub al-Masri mengambil alih kelompok pasca kematian Zarqawi yang dirudal F-16 AS di tempat persembunyian dekat Baghdad.

Al-Masri mendirikan ISI dengan mengangkat Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpin, sosok yang sebetulnya tak familiar di kalangan Jihadis.

Tahun 2010, Ibrahim alias Abu Bakar al-Baghdadi naik tahta kepempinan ISIS.

Jurang perselisihan antara Muslim (Sunni) dan sekte Syi'ah di Irak semakin melebar. Rezim Maliki yang semakin otoriter, justru memperkeruh masalah, karena lebih memihak sektenya.

Negara tidak bisa menyediakan layanan dasar seperti listrik. Sunni Arab, yang pernah dijanjikan posisi dalam pemerintahan setelah bekerja sama dengan pasukan AS, justru disingkirkan.

Tahun 2011, demonstrasi anti-pemerintah meletus di penjuru negeri. Pasukan keamanan terpecah, dan kekerasan oleh negara memicu kemarahan kelompok oposisi.

ISI mendapat angin dengan provokasi perselisihan melawan penindasan Syi'ah. Mereka membangun kembali jaringan bawah tanah secara bertahap.

Lahirnya nama ISIS
Masuk revolusi Arab 2011, ISI melihat kekacauan dan kekerasan yang terjadi dapat dimanfaatkan melebarkan organisasinya.

Akhir 2011, di bawah arahan al-Qaeda pusat, ISI mengirim seorang letnan, Abu Muhammad al-Jaulani, untuk mendirikan jaringan petempur di Suriah.

Al-Jaulani mendirikan Jabhah Nushrah (JN), yang kemudian terkenal dalam perang melawan Assad karena keberanian dan penggunaan bom berani mati. Anggota JN selalu masuk di garis terdepan pertempuran.

JN awalnya menyembunyikan afiliasi dengan ISI maupun al-Qaeda. Mereka menerima dukungan dengan imbalan pembagian ghanimah dengan Baghdadi.

Menurut Al-Jazeera, di tahun 2012, 50 persen pendanaan JN masih berasal dari ISI di Irak.

Meski diutus ke Suriah via perintah al-Baghdadi, JN rupanya lebih loyal kepada pemimpin al-Qaeda, Dr. Ayman az-Zawahiri.

Tahun 2013, Baghdadi mengumumkan berubahnya ISI menjadi ISIS. Ia bahkan mengirim sendiri militannya yang saat itu diterima tanpa masalah oleh JN maupun oposisi Suriah.

ISIS mengklaim JN adalah miliknya, mengumumkan adanya peleburan, sehingga benih penentangan al-Qaeda pusat mulai muncul.

Baghdadi meminta al-Jaulani meleburkan kelompoknya. Menegaskan baiat kepada ISIS, juga menyerahkan seluruh wilayah.

Jaulani menolak, karena yakin bahwa JN terafiliasi ke al-Qaeda pusat.

Akhirnya terjadi konflik berdarah yang menewaskan ribuan kombatan. Bukan hanya JN, pada akhir 2013, ISIS pun menuntut ketundukan semua kelompok pejuang Suriah yang tak terkait al-Qaeda.

Al-Baghdadi mengklaim organisasinya adalah sebuah daulah (negara), maka pantas meraup baiat dari kelompok bersenjata manapun.

Saat itulah isu takfir ISIS mulai menyeruak. Mereka mengkafirkan semua kelompok oposisi Suriah dengan tuduhan "menganut agama demokrasi".

JN yang awalnya dianggap shahawat (pengkhianat) akhirnya dianggap kafir karena bekerja sama dengan FSA.

Kekejaman dan takfir ISIS bahkan berlaku bagi jajarannya sendiri yang "ragu" pada kekuasaan al-Baghdadi.

Pembunuhan menggunakan bom bunuh diri terjadi di mana-mana, menghantam markas FSA, Ahrar Syam hingga JN. Penculikan dan penggorokan dialami komandan-komandan kelompok Islamis.

Segera setelahnya, ISIS yang terusir dari Idlib dan sekitarnya mulai membangun kekuasaan independen di Suriah dan terbukti mahir mencaplok wilayah yang dikuasai oposisi.

Pasca putus hubungan dengan al-Qaeda, ISIS segera bergerak agresif ke timur Suriah dan berhasil mengusir JN dan FSA.

Mereka memilih melawan pihak oposisi, alih-alih menyerang rezim Assad. Al-Baghdadi sangat jeli merebut daerah kaya minyak dan sumber air di pinggiran sungai Efrat.

Sementara itu, rezim Assad mencari tambahan dukungan dari Iran dan Hezbollah, dengan menggunakan ISIS sebagai alasan, misalnya membahayakan situs keramat Syi'ah.

Tahun 2014, ISIS merebut Mosul dengan mudah dari tentara Irak, beserta Raqqah dan daerah kaya minyak Deir Zour di Suriah.

Penaklukan Mosul oleh ISIS terbilang tidak masuk akal, puluhan ribu tentara Irak meninggalkan kota Sunni itu setelah diserbu sekitar 800 militan (menurut klaim ISIS).

Memunculkan tudingan jika pemerintah Syi'ah Irak ingin membuat daerah Sunni tak berkembang secara politik, karena akan jadi ladang konflik panjang dengan hadirnya ISIS.

ISIS menjarah kekayaan kota. Bank-bank diambil isinya. Para pendukung online berpesta pora memamerkan kemajuan kelompok, slogan mereka "baqiyah wa tatammadad" atau "jayalah dan terus membesar", seolah jadi kenyataan.

Pengikut al-Baghdadi menggunakan buldozer untuk membongkar perbatasan Suriah-Irak, mereka bertransformasi lagi dengan mengklaim diri "Khilafah" pada 29 Juni 2014.

Militan menikmati kejayaannya karena banyaknya sumber uang. Ladang minyak yang dijarah di Irak dan Suriah membumbungkan pendapatan mereka hingga miliaran Dollar.

Pembeli utama minyak murah ISIS adalah rezim Assad dan mafia pasar gelap Turki.

Propaganda "Khilafah" makin menyedot banyak orang dari seluruh dunia berhijrah ke ISIS. Sejumlah grup militan di beberapa negara mendeklarasikan diri bagian dari "Khalifah Baghdadi", sebut saja Boko Haram di Nigeria, ISIS Libya, kelompok kriminal Abu Sayyaf di Filipina Selatan hingga Santoso Poso.

Pendukung ISIS pergi ke Suriah paling banyak lewat Turki. Ankara memang masih bersikap diam atas berkembangnya militan yang kala itu bentrok dengan YPG Kurdi di utara Suriah. YPG sendiri dianggap Turki sebagai afiliasi teroris PKK.

Sementara itu, negara-negara jauh tampak "senang" dengan perginya orang-orang radikal dari wilayahnya untuk masuk ISIS.

Rusia misalnya, kantor berita Reuters menemukan fakta dibiarkannya sejumlah orang berideologi militan berhijrah ke ISIS.

ISIS mendirikan birokrasi dengan bantuan teknokrat dan ahli asing. Al-Baghdadi sukses mencapai dua hal, yaitu meningkatkan populasi pendukung dan mewujudkan negara stabil.

Karenanya bukan hanya militan yang dibujuk bergabung, tapi juga dokter, insinyur dan warga biasa yang percaya "Khilafah Baghdadi". Mereka yang kaya juga membawa ribuan Dollar yang bisa menguatkan devisa ISIS.

Namun sikap brutal justru dilakukan ISIS pada masyarakat lokal. Militan mengambil keuntungan dari menjarah sumber daya, properti dan menerapkan berbagai denda.

Orang asing mendapat kedudukan istimewa. Baghdadi mengiming-imingi rumah, mobil, gas, listrik dan gaji bulanan. Bahkan jika seorang pengikut belum menikah, ia dijanjikan akan dicarikan jodoh oleh ISIS.

ISIS memiliki enam pendapatan utama: Upeti dan macam-macamnya, tambang, penculikan, barang antik, sumbangan simpatisan luar negeri, serta penjarahan atau penyitaan properti lokal.

Untuk meredam gejolak, ISIS menggunakan cara yang mirip partai Ba'ats Irak. Yaitu melakukan eksekusi keji di tempat umum agar menimbulkan ketakutan pada penentang atau musuh.

Bahkan ISIS lebih kreatif, mereka memfilmkannya dengan video berstandar tinggi.

Kemunduran ISIS
Kejayaan al-Baghdadi tidaklah berlangsung lama. September 2014, AS membentuk koalisi internasional untuk menyerang ISIS.

Awalnya, koalisi tidak efektif dengan serangan udara boros tapi sia-sia.

AS akhirnya menemukan peluang emas dengan menggandeng mitra lokal di Suriah, yaitu milisi YPG Kurdi. Dimulai dari kemenangan di kota Kobane.

Tentu saja ini tak disukai Turki, namun Ankara tetap mengambil kebijakan menutup "pintu hijrah" militan asing dan penyelundupan minyak karena ISIS mulai rajin mengirim bom bunuh diri di Turki.

Kegemilangan strategi AS dalam "memanen" berlanjut dengan membentuk milisi SDF pada 2015. Sejak saat itu, ISIS seperti tak berkutik di utara Suriah.

Begitu pula di Irak, di sinilah AS bisa bekerja sama dengan Iran. Milisi Syi'ah meraih keuntungan dalam operasi anti ISIS ke kota-kota Sunni.

Penyebab kemunduran pasukan al-Baghdadi terjadi karena berbagai faktor, seperti menurunnya pendapatan dari minyak, tewasnya banyak komandan penting, ditutupnya pintu hijrah oleh Turki, dibomnya gudang uang, berkurangnya jumlah petempur berkualitas.

Rendahnya anggaran menurunkan kemampuan organisasi teror ISIS memperoleh tujuan yang diinginkan.

Membuat dipotongnya gaji militan dan mulai sulitnya kehidupan para pendatang, dimana sebelumnya dijanjikan hidup mapan.

Pendapatan tahunan militan menurun signifikan, dari $ 1,9 miliar di akhir 2014 hingga $870 juta pada 2016, dan terus menyusut.

Tapi yang paling menentukan kemunduran ISIS adalah kecilnya dukungan jutaan warga lokal di wilayah "Khilafah".

Bukti ketidakberdayaan ISIS untuk bangkit adalah ketika al-Baghdadi memerintahkan para pendukung di seluruh dunia melakukan aksi teror di negaranya sendiri.

Kini, AS jadi pihak yang paling diuntungkan dengan operasi anti ISIS di Suriah maupun Irak.

SDF menguasai hampir seluruh utara Suriah kecial daerah Jarablus hingga Azaz yang dikontrol FSA.

Operasi di kota Raqqah mengambil nama Wrath of Euphrate nyaris mengepungnya.

Daerah pinggiran kota telah diambil alih SDF. Membuat sejumlah warga asing yang hijrah ke ISIS berhamburan keluar, termasuk WNI.




Pemerintah wilayah Xinjiang, Cina, kembali melakukan usaha mencegah muslim Uighur berpuasa Ramadhan.

Menurut sumber setempat, pemerintah menerjunkan kader Partai Komunis di rumah-rumah keluarga Muslim.

Pemda perfektur Hotan meluncurkan kampanye "Together in Five Things" selama Ramadhan.

Pejabat China akan tinggal di rumah-rumah masyarakat untuk memastikan mereka tidak melakukan puasa ataupun sholat. Mereka akan tinggal bersama, kerja bersama, dan makan bersama selama 15 hari.

Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat dari Hotan melalui media Hak Asasi, Radio Free Asia.

"Pertama, mereka akan memastikan tidak ada praktik keagamaan (tidak sah). Kedua, mereka akan mengamati (keluarga). Tapi saya tidak tahu rincian lain", ujarnya.

Seorang petani di daerah Qaraqash (Moyu), Hotan, berkata bahwa kader partai sudah mendatangi desanya sejak sehari sebelum Ramadhan.

"Terdapat kader dari berbagai organ pemerintahan, termasuk dari (ibu kota Xinjiang) Urumqi, dan tempat-tempat lain... Mereka akan berada di sini selama 15 hari dan terus-menerus menyuruh kami agar tidak berpuasa. Tidak mungkin bagi kita berpuasa atau sholat", keluhnya.

Polisi wilayah Hotan berdalih, kampanye ini dilakukan untuk lebih "mengenal masyarakat".

"Ini untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Selama periode ini, mereka (pejabat) akan mengenal kehidupan masyarakat, membantu kegiatan sehari-hari mereka, seperti bertani, dan menyosialisasikan undang-undang serta peraturan terkait kebijakan etnik dan agama oleh partai (Komunis) maupun pemerintah, dan lainnya", tuturnya,

Sebelum ini, pemerintah China telah memaksa restoran setempat agar terus buka selama bulan Ramadhan.

Sementara siswa di wilayah Qaraqash, Hotan, diperintahkan berkumpul pada hari Jumat untuk "belajar secara kolektif, menonton film merah (propaganda komunis), dan melakukan kegiatan olahraga".

Hal ini dilaksanakan dengan dalih "memperkaya kehidupan sosial selama liburan musim panas".

Pihak berwenang juga memaksa kader, pegawai negeri dan pensiunan pemerintah dari etnis Uighur menandatangani dokumen perjanjian tidak berpuasa atau shalat selama bulan Ramadhan, seolah-olah ingin memberi contoh kepada masyarakat lainnya. (http://www.rfa.org/)
Jokowi-JK kunjungi lokasi bom bunuh diri
Presiden Joko Widodo menilai aksi teror bom di dekat Halte TransJakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur, terjadi karena sistem pencegahan terorisme belum berjalan baik.

Karena itu, Jokowi menyerukan Revisi Undang-Undang Tentang (RUU) Terorisme segera diselesaikan.

"Oleh sebab itu kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme", ujarnya, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di lokasi ledakan, Kamis (25/5) malam, dikutip Tribunnews.

Menurutnya, Revisi UU Terorisme bisa menjadi landasan hukum kepolisian dalam rangka pencegahan aksi terorisme.

"Oleh sebab itu pemerintah akan segera bersama-sama karena ini sebuah masalah yang mendesak melihat kejadian kemarin sehingga tadi sudah memerintahkan untuk Menko Polhukam segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak", kata Jokowi.

Akibat bom bunuh diri, 16 orang menjadi korban. 5 orang diantaranya tewas, yaitu 2 terduga pelaku dan 3 polisi yang tengah berjaga di sekitar Terminal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan tak ada kendala pembahasan dan revisi bisa selesai tahun ini.

"Tidak ada kendala ya menurut saya, tapi membuat undang-undang kan harus hati-hati karena akan mengikat seluruh rakyat Indonesia nantinya. Tapi memang harus diselesaikan harus ada deadline, saya kira tahun ini mestinya selesai. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat apakah masa sidang ini atau masa sidang yang akan datang RUU Terorisme ini bisa mengerucut", ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jum'at (26/5), seperti dimuat Detikcom.

Fadli mengatakan, progres RUU Antiterorisme ini sudah cukup signifikan. Menurutnya Pansus RUU sudah banyak membahas apa yang dibutuhkan bahkan sudah berbicara dengan mitra-mitra pemerintah.

"Kan selama ini juga sudah banyak pembicaraan dengan mitra pemerintah. Pansus RUU Terorisme sendiri sudah berjalan sejak tahun lalu, tentu mereka sudah banyak membahas apa yang mereka butuhkan. Saya kira mereeka bekerja terus menerus cuma memang belum sampai pada satu titik kesimpulan", kata Fadli

"Kita berharap undang-undang ini, tapi jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya undang-undang ini kemudian tidak ada terorisme", lanjutnya.

Fadli menegaskan, undang-undang jangan dipakai sebagai alat politik. Ia tidak ingin UU terorisme nanti seperti ISA (Internal Security Act) yang di Malaysia.

"Kita juga di sisi lain tidak mau undang-undang ini dipakai sebagai alat politik, alat kekuasaan untuk menangkapi orang seenaknya. Harus ada tetap satu pengawasan terhadap tindakan itu karena sangat rawan apalagi kalau mengarah pada ISA. Maksudnya praktik ISA bukan isinya. Itu kan di negara tetangga dipakai untuk kepentingan politik dengan alasan mencegah terorisme", tegas Fadli.

Fadli juga mengatakan Indonesia memiliki banyak jaringan untuk menelusuri dan mendeteksi terorisme itu.

"Kita kan punya aparat intelijen, aparat itu kan bisa mendeteksi dan menelusuri. Jaringan dan agen-agen yang mengatasi terorisme kan jumlahnya banyak dan dibiayai oleh negara cukup besar. Baik itu BIN, di kepolisian, di TNI dan lainnya mesti ada koordinasi juga dan bahkan sekarang ada BNPT", tuturnya. (Tribunnews/Detikcom)
Surat Edaran internal Badan Intelijen Negara (BIN).
Badan Intelijen Negara (BIN) membenarkan telah menerbitkan surat edaran larangan bagi pegawainya dari memelihara jenggot.

Meski demikian, jubir BIN, Dawan Salyan membantah surat untuk dipublikasikan ke publik.

"Itu edaran internal, bukan untuk dipublikasi. Kami tidak pernah mempublikasi edaran itu, jadi itu edarannya", ujarnya, dikutip dari Republika, Kamis (18/5).

Namun, ia tidak membantah perihal isi edaran. Dawan menjelaskan, edaran ditujukan bagi internal pegawai BIN dengan alasan menyeragamkan penampilan.

"Itu konsumsi internal, bukan konsumsi publik dalam rangka menegakkan disiplin untuk menegakkan kode etik, gitu lho ya", ujarnya.

Sebelumnya, surat edaran di kalangan internal BIN tersebar di media sosial. Isinya menegaskan larangan pegawai BIN memelihara jenggot dan rambut panjang, serta memakai celana cingkrang (di atas mata kaki). Berikut adalah tiga poin isi surat edaran tersebut.

1. Dasar
a. Mengindahkan perintah pimpinan Badan Intelijen Negara
b.Guna keseragaman cara berpakaian dan berpenampilan sebagai pegawai Badan Intelijen Negara.

2. Sehubungan dasar tersebut, diberitahukan kepada seluruh pegawai BIN khususnya yang setiap hari berdinas di kantor Pejaten agar tidak memelihara jenggot dan rambut panjang sertai memakai celana cingkrang (celana di atas mata kaki).

3.Terkait hal tersebut di atas, dimohon kepada Kepala Unit Kerja untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini.

(Republika)

Ilustrasi penahanan Ahok

Oleh Fajri Matahati Muhammadin

Ramai pemberitaan ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkritik vonis kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

PBB meminta Indonesia meninjau dan tentu mencabut pasal penistaan agama yang menjerat Ahok. Inipun bukan pertama kalinya Indonesia kena 'panggang' di PBB karena masalah HAM. Bagaimana menyikapinya?

Masalah ini sangat kompleks, khususnya dalam berusaha memahami rezim hukum HAM internasional. Berangkat dari konstruksi berpikir yang sekuler dan Eropa-sentris, kriminalisasi penistaan agama dianggap pelanggaran kebebasan berekspresi.

Penistaan agama tidak eksplisit disebut dalam instrumen HAM Internasional antara lain Deklarasi Universal HAM, ICCPR, dan semisalnya, tapi tertulis dalam General Comments yaitu dokumen yang disusun oleh Komite HAM PBB.

Menarik untuk dicatat, sebuah Konvensi HAM butuh diratifikasi dulu sebelum mengikat kepada sebuah negara, dan sudah mafhum bahwa ratifikasi dilakukan melalui prosedur di hukum nasional masing-masing negara agar selaras dengan kepentingan negara itu.

Mengapa ketika sebuah komite kecil mengeluarkan dokumen (yang tidak mengikat secara formal) bisa langsung dianggap penafsiran otoritatif yang satu kesatuan dengan konvensinya tadi dan mengikat bagi negara-negara?

Sebegitu mudah kah terkikisnya kedaulatan negara oleh sebuah komite kecil, walaupun demikian kompleks dan komprehensifnya mandat sebuah negaranya untuk mengikuti rakyatnya sendiri? Ataukah penafsiran yang dilakukan oleh komite ini adalah penafsiran yang sifatnya universal?

Begitu populer dan meyakinkan klaim 'universalitas' ini. Padahal banyak sekali subrezim hukum HAM, seperti di Eropa, ASEAN, bahkan Organisasi Konferensi Islam, yang memiliki khasnya masing masing.

Memang semua instrumen tersebut merujuk pada instrumen HAM Internasional (seperti Deklarasi Universal HAM, ICCPR, dan lainnya), tapi batasan 'tidak melanggar instrumen internasional' kenyataannya terkadang tidak jelas.

Perdebatan batas-batas HAM banyak yang akhirnya bermuara pada worldview. Hal ini adalah perkara filosofis yang secara hakikat tentu bukan masalah hukum, tapi jelas akan sangat berpengaruh dalam aliran penafsiran dan penerapan hukum.

Ketika rules dalam hukum ada yang bertentangan, maka diselesaikan dengan asas-asas hukum.

Ketika asas-asas hukum ini pun bertentangan, diselesaikan dengan nilai-nilai. Ketika nilai-nilai bertentangan? Hukum tidak punya solusi. Apakah di sini memang sewajarnya harus terjadi clash of civilizations?

Dalam konteks clash inilah, misalnya, Helen Quane menyebut sebuah hukum agama boleh saja memiliki pemahaman dan penafsiran sendiri terhadap HAM. Asalkan, menurut beliau, pemahaman dan penafsiran harus sesuai hukum internasional.

Hal ini hanya masuk akal menurut kerangka berfikir sekuler yang, sebagaimana ditulis Syed Naquib Al-Attas, lahir dari pengalaman Nasrani-Eropa.

Apakah ideologi yang lahir dari pengalaman spesifik regional seperti ini dapat dipaksakan secara universal?

Barangkali di sinilah perlu diamati pandangan-pandangan kritis terhadap hukum internasional secara umum. Misalnya pandangan Anthonie Anghie yang melihat bahwa kolonialisme adalah isu sentral pada pembentukan hukum internasional modern di abad pertengahan.

Apakah era dekolonialisasi memberikan kesempatan yang adil untuk para eks-jajahan untuk berpartisipasi dalam pembentukan norma-norma hukum internasional?

Secara formal positif mungkin ya, mengingat ratifikasi hampir universal. Tapi apakah prosesnya adil? Ataukah jangan-jangan kita kembali pada rezim hukum alam ala Fransisco de Vitoria yang dulu menjustifikasi penjajahan Spanyol terhadap suku Indian dengan argumen: ‘memberadabkan’ (dengan standar ‘keberadaban’ yang dibuat sendiri oleh negara-negara Eropa)?

Khusus soal HAM, apakah betul argumen yang diajukan Benoit Mayer? Beliau menyebut bahwa rezim HAM Internasional dibuat oleh sebuah konsensus semu (istilah beliau ‘magic circle’) yang hanya melibatkan sebuah lingkaran elite kecil dan mengesampingkan mayoritas lainnya dalam pengembangan norma-norma HAM.

Memang, misalnya, mantan Hakim Mahkamah Internasional (MI) Awn Al-Khasawneh menyebut bahwa memang MI dalam beberapa kasus tampak cenderung lebih suka berpegang pada teori asal barat tentang hukum internasional dan menolak selainnya.

Jangan-jangan sebenarnya masih sangat relevan diskursus terhadap perkataan John Austin pada abad-19: tidak ada yang namanya hukum internasional melainkan hanya ‘moral internasional’ saja?

Panjang sekali kalau mau membicarakan diskursus hukum internasional seperti ini, yang akan berimplikasi pada pandangan soal HAM, PBB, dan lain sebagainya.

Mari kita sekarang melihat Indonesia. Indonesia turut serta dalam Deklarasi HAM ASEAN dan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam.

Kedua deklarasi ini mengakomodasi konsep HAM internasional dalam penafsiran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai di ASEAN dan Islam, serta mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia.

Tapi di saat yang sama, Indonesia juga meratifikasi instrumen instrumen HAM internasional dengan nyaris tanpa pengecualian maupun catatan. Padahal, banyak pasal yang akan bertentangan dengan hukum nasional.

Misalnya, Pasal 19 ICCPR tentang kebebasan berekspresi. Ada baiknya dilakukan pengecualian (atau dalam terminologi perjanjian internasional: reservation) secara terkualifikasi dalam konteks tertentu, yaitu antara lain penistaan agama yang esensial bagi nilai-nilai hukum di Indonesia.

Akan tetapi, dalam meratifikasi ICCPR Indonesia tidak melakukan pengecualian dan menerima hampir semua norma.

Hanya pada Pasal 1 tentang right of self-determination saja Indonesia melakukan deklarasi untuk membatasi maknanya agar mencegah pasal ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyuarakan agenda-agenda disintegrasi.

Contoh lain adalah konvensi yang menuntut kesetaraan hak laki laki dan perempuan yaitu CEDAW. Tujuan ini tidak masalah dalam hukum Indonesia.

Tapi, apakah 'setara' harus berarti 'sama'? Pasal 16 CEDAW menuntut persamaan dalam hukum keluarga. Ini berbeda dengan hukum keluarga Indonesia yang memberikan hak dan kewajiban yang mungkin tidak sama tetapi setara, sesuai nilai-nilai agama dan adat istiadat.

Entah mengapa Indonesia tidak melakukan pengecualian terhadap pasal ini, mengingat lebih dari 20 negara lain (termasuk Malaysia, Israel, Irlandia, dan United Kingdom) pun melakukan pengecualian terhadap pasal ini baik sebagian atau seluruhnya.

Daftar contoh ini tidak akan habis. Ini belum lagi kita bahas masalah-masalah lain misalnya dalam perkara yang terkait nilai nilai agama. Isu agama ini mungkin dianggap primordial oleh pemikir-pemikir barat (tentu berlandaskan sekulerisme), padahal Ketuhanan adalah sila pertama Pancasila.

Ditambah lagi kekayaan budaya adat istiadat Indonesia yang dapat mereka pelajari tapi akan sulit mereka pahami dan maknai. Lebih banyak masalah akan lahir jika memandang dari sudut pandang PBB.

Karena itulah, sungguh menarik situasi ini. Di satu sisi, kita memiliki PBB yang kokoh memaksakan universalitas di dunia yang tidak universal.

Di sisi lain, kita memiliki Indonesia yang memiliki nilai-nilai tersendiri dalam menghargai manusia yang sebagiannya berbeda dengan PBB tapi secara hukum Internasional malah mengikatkan diri pada hukum PBB tersebut dengan nyaris tanpa kecuali.

Terjadilah benturan antara setidaknya dua nilai yang sama-sama diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hubungan internasional memang penting, sebagaimana diamanatkan antara lain oleh pembukaan UUD 45 "…ikut melaksanakan ketertiban dunia…".

Akan tetapi, Indonesia hanya perlu berpartisipasi sepanjang hubungan internasional adalah selaras dengan nilai-nilai bangsa ini yang tertanam dalam Pancasila dan UUD 45, yang mana mungkin memang sebagian besarnya selaras.

Tentu ada sebagian kecil norma-norma hukum internasional –yang ternyata tidak seuniversal yang diklaimkan— yang tidak selaras dengan nilai-nilai Indonesia. Tentu Indonesia tidak perlu dan tidak boleh melaksanakan yang tidak selaras ini.

Ketidaksesuaian stance internasional dan domestik Indonesia dalam nilai-nilai HAM adalah sangat disayangkan, dan harus menjadi pertimbangan bagaimana ke depannya Indonesia berstrategi dalam keikutsertaannya dalam pembentukan norma-norma HAM Internasional.

Akan tetapi ketika pertentangan keduanya terjadi dalam forum hukum domestik, sudah sewajarnya Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai yang dianut oleh konstituennya.

Ketidakpahaman PBB terhadapnya bukanlah alasan untuk kita mulai goyah dari nilai nilai ini, tapi bolehlah mereka berpendapat dengan nilai-nilai mereka sendiri. Pada akhirnya: lakum diinukum waliyadiin.

 *Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

(Republika)
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di eks Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan yang mengibarkan bendera Minahasa Raya di sana.

Menanggapinya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menuntut kemerdekaan.

Meski begitu, Tito akan lebih mengedepankan pendekatan secara bijak. Hal itu lantaran ia menduga, tuntutan referendum merdeka hanya sikap spontan saja.

"Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan.  Kita lakukan langkah-langkaj persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional", kata Tito usai mengisi kuliah umum bertema 'Peran dan Fungsi Polri Dalam Mengawal Serta Menjaga Keutuhan NKRI' di sela Muktamar ke-XIX PMII di Asrama Haji Kota Palu, Senin (15/5) malam WITA.

Menurut Tito, hendaknya setiap masyarakat bersama-sama menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin konflik antarmasyarakat terjadi di Indonesia.

"Saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928 sampai 1945 sudah menepikan, meminggirkan perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa", kata Tito.

Meski begitu, Tito berjanji untuk menindak mereka yang benar-benar ingin memisahkan diri dari NKRI.

"Kami akan lakukan langkah-langkah tegas" tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais‎ menilai serius seruan Minahasa merdeka.

‎"Apalagi ini dikaitkan dengan peristiwa politik yang ada di Jakarta maupun kunjungan Pak Fahri Hamzah (ke Manado)", ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).‎

Menurutnya, aparat penegak hukum maupun intelijen harus menelusuri siapa aktor intelektual di balik seruan sejumlah warga Minahasa, Sulawesi Utara itu.

"Itu persoalan serius", papar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sebelumnya koran Radar Manado memberitakan sekelompok orang mengancam tuntutan referendum jika Ahok ditahan, dengan alasan ancaman kelompok intoleran. (Republika/Sindonews)



Citra udara dari sebuah situs yang diyakini sebagai krematorium di penjara militer pemerintahan, dekat Damaskus (Reuters)
Amerika Serikat memiliki bukti bahwa rezim Basyar al-Assad telah membangun krematorium di penjara militer, menurut pejabat Departemen Luar Negeri AS, Senin (15/5).

Stuart Jones, asisten menteri luar negeri untuk Urusan Timur, yakin krematorium digunakan untuk menghilangkan mayat dari penjara militer.

Pemerintah Assad diyakini memberi izin menggantung ratusan narapidana selama enam tahun perang Suriah.

"Sumber yang kredibel mengatakan banyak mayat yang dibuang ke kuburan massal", ujar Jones kepada wartawan.

Ia menunjukkan gambaran udara yang diyakini sebagai situs krematorium.

"Sekarang, kami percaya rezim Suriah telah membuat krematorium di kompleks penjara Sednaya, yang dapat memusnahkan sisa-sisa tahanan dengan sedikit bukti"

Februari lalu, Amnesty International melaporkan sekitar 20 sampai 50 orang digantung setiap minggu di penjara Sednaya, utara Damaskus.

Antara 5.000 hingga 13.000 orang dieksekusi di Sednaya dalam empat tahun.

Jones merasa pesimis atas kesepakatan Rusia yang mendirikan "zona aman" di Suriah. Kesepakatan itu dicapai dengan dukungan dari Iran dan Turki saat perundingan Astana, Kazakhstan, awal bulan ini. Jones juga menghadiri pembicaraan tersebut.

"Mengingat adanya kegagalan gencatan senjata sebelumnya, kami memiliki alasan bersikap skeptis", ujar Jones.

Menurutnya, rezim Assad telah melakukan serangan udara, serangan kimia, pembunuhan di luar proses hukum, membuat kelaparan, dan tindakan lain terhadap warga sipil dan lawannya.

Jones mengkritik Rusia dan Iran karena memberi dukungan pada Assad.

"Kekejaman ini berlangsung dengan dukungan tanpa syarat dari Rusia dan Iran", tuturnya.

"Rezim (Assad) harus menghentikan semua serangan terhadap warga sipil dan oposisi. Dan Rusia harus memikul tanggung jawab memastikan kepatuhan rezim", pintanya.

Jones belum membeberkan laporan tersebut kepada pejabat Rusia. (Reuters)
Acara mudzakarah II Annas jadi ajang silaturahmi umat Islam di tanah air
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Jawa Barat, Brigjen Dani Gautama, mengajak umat Islam Indonesia berjuang melawan ancaman negara oleh ideologi-ideologi berbahaya dan sesat.

Karena menurutnya, hal ini bisa berarti bagian dari membela Islam.

"Umat Islam sangat berperan dalam penegakan NKRI dengan melaksanakan segala perintah agama. Karena kan membela agama membela negara juga", ujar Dani, seusai menjadi pembicara mudzakarah Annas II di Bandung, Ahad (14/5).

Dani menjadi pembicara pada tema ancaman gerakan komunis yang kini dinilainya mencari-cari celah peristiwa 1965.

Para anasir dan simpatisan gaya baru, malu-malu ingin memutarbalikkan fakta, bahwa negara "yang salah dan melanggar HAM", melalui tuntutan di pengadilan asing baru-baru ini serta maraknya kampanye "playing victim".

Ia menegaskan, Komunis (maupun kelompok anti Tuhan dan agama) tak mungkin bisa diterima NKRI. PKI misalnya, mereka pernah mengaku-ngaku menerima Pancasila.

"Sangat berbahaya. Komunis itu tidak beragama, tidak mengakui adanya tuhan. Sedangkan NKRI kan negara Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebuah pengakuan terhadap Allah SWT", ungkapnya.

Saat mudzakarah, Dani mengapresiasi perjuangan umat Islam yang menolak Syi'ah dan Komunis demi kebaikan tanah air tercinta. Yang spontan disambut pekik takbir "Allahu Akbar" oleh peserta.

Terkait Syi'ah, Kabinda Jabar ini mengakui bahwa pihaknya turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan sekte tersebut. Namun untuk bertindak secara hukum adalah domain polisi.

"Peranan kami memonitor, memetakan, mengetahui kegiatannya. Apabila kegiatan itu menyimpang dari dasar negara ya kami melaporkan pada yang berwenang, untuk ditindak atau dibubarkan", jelasnya.

Sama dengan Kabinda, Wakil Walikota Bandung, Oded Muhammad Danial, mengapresiasi mudzakarah yang menghadirkan berbagai elemen umat Islam ini.

Ditanya tentang Kota Bandung yang dijadikan "pusat" gerakan Syi'ah di Indonesia, ia menyatakan permintaan kepada tokoh agama dan masyarakat agar tak pernah lelah terus membimbing umat.

"Saya menghimbau, pertama kepada para ulama, mujahid, ustadz, dan aktivis dakwah Islam agar tidak ada satu hari pun tanpa kita mengingatkan kepada masyarakat betapa bahayanya aliran Syi'ah", katanya.

Oded menambahkan, pemerintah Kota Bandung berperan aktif mengkonsolidasikan berbagai elemen daerah untuk menangkal risiko adanya kelompok menyimpang.

"Peran kita yaitu harus meningkatkan rekonsiliasi solidaritas diantara penyelanggara pemerintah. Karena sesungguhnya dengan cara-cara seperti itulah kita berharap pemerintah kota bandung bisa mengantisipasi gerakan-gerakan sesat tadi... Yang akan mengancam NKRI", jelasnya.

Ia juga menegaskan, tugas pemerintah bukan hanya soal mengurus hal duniawi seperti kesejahteraan dan kenyamanan.

"Pemerintah hadir dalam rangka tiga hal: Pertama, memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada rakyat, kedua yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan, ketiga juga mengajak masyarakat untuk dekat pada Allah SWT", kata politisi PKS ini.

Mudzakarah Annas II dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Mengambil tema ancaman Syi'ah dan Komunis yang dianggap sebagai 2 kelompok dengan pemikiran mirip.

Yaitu menghalalkan segala macam strategi untuk meraih dukungan, seperti taqiyah (mengelabui) dan jebakan politik, namun setelah berkuasa semua pihak berbeda akan disingkirkan. (rslh)
Surat pernyataan minta maaf Korlap acara pro Ahok
Dikutip dari FB Muhammad Sulaiman, aktivis Muhammadiyah di kota Palembang, Senin (15/5) terjadi pertemuan di Ruang Parameswara Pemkot Palembang, tentang kontroversi penyalaan lilin di Depan Menpera seberang Masjid Agung Palembang.

Pemkot telah meminta klarifikasi penanggung jawab acara, ternyata yang muncul hanya Korlap, Jubir dan satu anggota.

Koordinator Aksi dan para Panitia dinilai tidak Gentle dan tidak bertanggung jawab.

Pihak Kapolresta memastikan, acara menyalahi aturan sehingga semestinya tidak boleh diadakan.

Kemudian, para Alim Ulama dan tokoh masyarakat Palembang menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Mempertegas bahwa acara itu Ilegal dan sudah semestinya dibubarkan tapi aneh masih tetap berjalan.

2. Jika dicek hati mereka, sebenarnya acara tersebut bukan untuk NKRI ataupun Pancasila tapi karena Ahok.

3. Menuntut penjelasan siapa yang dimaksud wong kito galo, wong Palembang banyak dan tidak terwakili peserta aksi, tidak pernah diajak kumpul dan bicara dan terbukti yang hadir hanya etnis tertentu dan agama tertentu.

4. Proses hukum Ahok jangan dimanfaatkan untuk memainkan playing victim dan digeser ke arah seolah minoritas etnis ataupun agama terzholimi, itu manuver orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

5. Waktu kegiatan jelas menyalahi aturan, menabrak acara cawisan Masjid Agung dan Azan Isya, padahal di Palembang acara Musik sekalipun di BKB tidak pernah diadakan di waktu tersebut. Kalaupun panitia mengatakan bahwa teriakan "huuu" bukan untuk azan namun itu belum bisa dibuktikan karena video yang ada masih perlu dicek dan dibuktikan.

6. Jangan memancing keributan dan konflik di Palembang dan Sumsel yang sudah dinyatakan Zero Konflik, umat Islam sudah cukup sabar namun ada pihak-pihak yang terus berusaha melakukan manuver merusak kondusifitas kota Palembang.

7. Pelaksana kegiatan harus mengklarifikasi dan mohon maaf tertulis kepada warga kota Palembang dan umat Islam pada umumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Pelaksana dan Penanggung Jawab acara Ahoker tersebut akhirnya mohon maaf secara tertulis dan disaksikan Walikota, Kapolresta, Dandim, para Ulama dan Wartawan.


Ilustrasi Buaya Afrika
Seorang pastor di Zimbabwe 'mendemonstrasikan ulang' bagaimana Yesus berjalan di atas air dengan mencoba menyeberangi sebuah sungai seorang diri.

Pastor Jonathan Mthethwa dari gereja Santo Hari Terakhir membawa jemaatnya ke daerah yang dikenal warga sebagai "Sungai Buaya".

Fieldtrip ini kemudian diisi dengan aksi keimanan pastor yang coba "berjalan" di sungai itu.

Naas baginya, sebelum bisa mendemonstrasikan "keimanan", tiga buaya menerkam dan langsung menyantap sang pastor.

"Pastor ingin mengajari kami tentang iman.. Beliau berjanji akan mendemonstrasikan keimanannya pada kami hari itu. Sayangnya beliau disantap 3 Buaya besar yang bersembunyi. Kami masih belum memahami mengapa ini bisa terjadi, padahal beliau selalu berpuasa dan berdoa", kata Deacon Nikosi, seorang saksi mata yang juga anggota gereja itu.

Menurut saksi, Mthethwa masuk ke air dan sempat mengarungi sekitar 30 meter sebelum mencoba naik untuk berjalan di permukaan.

Tapi 3 Buaya yang tengah menyembunyikan diri segera menyergap, menghabisi pastor dalam beberapa menit.

"Buaya menghabiskan (tubuh) beliau hanya beberapa menit. Beliau habis dimakan, kecuali sandal dan celana yang mengambang di air", lanjutnya.

Saat itu, tak ada sedikitpun hal yang bisa dilakukan para saksi untuk menolong.

Layanan pertolongan darurat datang beberapa saat setelahnya, sang pastor dinyatakan telah tewas. (Zimbabwe-Today)

 NB: Risalah belum menemukan sumber lain (bahasa Inggris) selain dari Zimbabwe Today untuk lebih menguatkan berita. Semua situs berita merujuk darinya. Berita ini juga jadi perbincangan hangat diantara netizen Afrika yang mengungkapkan keprihatinan aksi pastor itu