Presiden Turki, Recep Erdogan
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menegaskan bangsanya tak akan meninggalkan Muslim Rohingya yang tertindas dalam konflik vertikal dan horizontal di Myanmar.

"Rohingya tak boleh ditinggalkan sendiri!", ujarnya, dikutip DailySabah.

Berbicara di acara Hari Kemenangan di Istana Kepresidenan Beştepe Ankara, Erdoğan menggarisbawahi bahwa Turki siap memberi lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Ia juga meminta masyarakat internasional melakukannya.

Sebelumnya Erdogan telah mendesak PBB untuk menekan Myanmar terkait perlakuan pada Rohingya.

Dalam seminggu terakhir, dilaporkan 110 Muslim Rohingya terbunuh dalam kekerasan, baik sipil maupun anggota pejuang, akibat bentrok dengan pasukan Myanmar maupun paramiliternya.

Sementara itu, sekitar 18.000 orang melarikan diri dari penganiayaan menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Kekerasan terbaru dimulai beberapa pekan lalu. Sejumlah aktivis Rohingya melaporkan adanya upaya pengepungan dan penyisiran ke desa-desa Rohingya di Rathedaung oleh pasukan keamanan dan milisi Buddha Rakhine. Menyebabkan warga desa kelaparan atau terusir.

Rekaman foto dan video korban Rohingya telah beredar sebelum Kamis (24/8).

Hal ini memicu serangan kelompok pejuang Rohingya yang menamakan dirinya ARSA ke puluhan pos keamanan Myanmar di Maungdaw, Jum'at (25/8) dinihari.

Kekerasan oleh militer Myanmar kemudian meluas dan menyebabkan krisis pengungsi baru.

Pemerintah Myanmar beralasan, ribuan pemuda "Bengali" (sebutan kasar untuk etnis Rohingnya), telah menjadi "radikal".

Rohingya tidak diakui oleh Myanmar, mereka telah mengalami penindasan selama puluhan tahun. Tak memiliki hak mengakses pendidikan, kesehatan hingga ditempatkan ke kamp-kamp kumuh dengan alasan keamanan, atau "mencegah konflik horizontal" dengan Buddha Rakhine sejak 2012. (DailySabah/AA/Arakannews/rslh)
Seorang tetua Rohingya terluka
Ribuan warga Muslim Rohingya berupaya menyeberang ke wilayah Bangladesh menyusul kekerasan yang terjadi Maungdaw, Rakhine, Myanmar, ungkap seorang pejabat keamanan perbatasan Bangladesh.

Sabtu (27/8), ada 3000 orang tiba di sungai Naf yang memisahkan Myanmar-Bangladesh, menurut Manzurul Hassan Khan, komandan penjaga perbatasan Bangladesh.

"Sekitar 500 warga Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, menghabiskan malam terakhirnya di daerah berawa untuk menunggu menyeberang", kata Khan.

"Kami menjaga mereka sepanjang malam. Hari ini mereka kembali", ujarnya.

Menurut Khan, pengungsi bersembunyi di rawa untuk menghindari penembakan di perbatasan oleh militer Myanmar.

Sayangnya pemerintah Bangladesh tidak membiarkan mereka masuk dan didorong kembali ke arah Myanmar. Kementerian Luar Negeri, Sabtu, mengatakan kekhawatiran ribuan "warga Myanmar tidak bersenjata" berkumpul di dekat perbatasan untuk memasuki negara itu.

Warga Rohingya terlihat berjongkok di rawa-rawa, atau bersembunyi di semak-semak menghindari penjaga perbatasan.

"Kami berhasil selamat dari tembakan Myanmar dan mencoba memasuki Bangladesh", kata Hamid Hossain (42), yang menyeberang ke Bangladesh bersama rombongan 3 keluarga.

"Kami menunggu semalaman setelah ditolak oleh penjaga perbatasan Bangladesh tadi malam. Pagi ini, kami terus berusaha masuk entah bagaimana caranya", ujarnya.

Sekelompok orang tampak berjalan berbaris. Mereka difoto dari kejauhan dengan latar belakang kehijauan dan rawa.

Pemandangan menyedihkan pengungsi Rohingya
Sementara itu, Myanmar bersikeras menyalahkan serangan "teroris Bengali" (sebutan bagi kelompok pejuang Rohingya yang melawan pemerintah), yang terjadi Jum'at dini hari.

Namun, laporan lain menyebut Myanmar bertindak brutal dengan menyerang warga sipil yang melarikan diri.

Di dekat desa perbatasan Gumdhum, suara tembakan senjata terdengar dari arah Myanmar.

Seorang reporter kantor berita AFP menghitung belasan ledakan mortir dan muntahan senapan mesin dari pasukan Myanmar ke arah sekelompok besar warga Rohingya yang berusaha menyeberang.

Belum ada laporan mengenai jumlah korban akibat kejadian itu.

"Mereka telah menembaki warga sipil, kebanyakan wanita dan anak-anak, bersembunyi di perbukitan di dekat perbatasan", ungkap Khan mengkonfirmasi.

"Mereka menembakkan senapan mesin dan peluru mortir tiba-tiba, menarget warga sipil, mereka tidak berkonsultasi dengan BGB (penjaga perbatasan Bangladesh)", tambahnya.

Anita Schug dari Dewan Rohingya Eropa, menyatakan organisasinya dapat memverifikasi laporan tersebut.

"Kami memiliki video dari lapangan dan kami dapat membagikannya jika diminta mengonfirmasikan kebenaran berita", katanya kepada Al-Jazeera.

"Militer Myanmar bersama ekstremis Rakhine (Buddha) yang dipersenjatai dengan pisau, pedang, parang dan senjata menyerang warga sipil Rohingya tak bersalah, tanpa senjata untuk membela diri", kecamnya. (ABC/Al-Jazeera)
Negara bagian Rakhine/Arakan jadi lokasi pelanggaran HAM terhadap Rohingya
Sekelompok pemuda Rohingya bersenjatakan parang melakukan serangan mendadak terhadap 24 pos polisi dan 1 basis tentara perbatasan Myanmar di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh.

Peristiwa ini terjadi pada Jum'at dini hari.

Menurut sumber pemerintah, sebanyak 5 polisi tewas bersama 7 orang penyerang.

Myanmar mengklaim pasukannya memberi perlawanan balik dan menewaskan "para teroris", sebutan bagi semua milisi perlawanan Rohingya yang terlibat kekerasan dengan pasukan Myanmar.

Pemerintah juga menuduh para penyerang telah memiliki senjata api.

Belum ada laporan kelompok mana yang mengorganisasikan serangan. Namun peristiwa ini dikhawatirkan memunculkan operasi militer yang melanggar HAM.

April lalu sempat muncul sebuah gerakan bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang dipimpin oleh Atta Ullah. Mengklaim serangan di perbatasan.

Fokusnya saat ini adalah membela hak-hak warga Rohingya, yang menghadapi penganiayaan dari mayoritas dan pemerintah.

"Kami akan merebut hak-hak kami. Kami akan bertarung melawan pemerintah militer yang kejam", tegasnya.


Myanmar menuduh ARSA disokong dari Arab Saudi, dimana banyak diaspora Rohingya.

Namun, Ata Ullah membantah kelompoknya terkait militan lain atau mendapat dukungan dari luar.

"Kami tidak memiliki kelompok yang membantu kami dari belakang, apakah di sini atau di luar negeri. Kami bertahan di sini hanya dengan menjual Sapi dan Kerbau", katanya.

Negara bagian Rakhine menjadi lokasi kekerasan horizontal dan vertikan.

Etnis minoritas Rohingya terlibat konflik dengan etnis Buddha Rakhine. Selain itu, pasukan militer Myanmar diduga melakukan upaya pembersihan etnis terhadap Rohingya.

Wilayah Rakhine relatif miskin, selama bertahun-tahun kelompok Buddha lokal kurang harmonis dengan pemerintah pusat. Namun mereka sepakat bahwa Rohingya bukan bagian dari negara bagian.

Kondisi ini memperparah kehidupan Rohingya yang dianggap imigran ilegal "Bengali".

Dengan alasan operasi keamanan pasca serangan pos polisi perbatasan Oktober tahun lalu, militer Myanmar disebut melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. (CNN)
Demonstrasi di Rakhine
Massa relijius Buddha Myanmar
 Kepolisian mengatakan unjuk rasa, yang diikuti oleh para biksu dan warga dari etnik Rakhine itu, diadakan di setidaknya 15 kota, termasuk di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe pada Minggu (13/08).

"Protes berjalan damai hari ini," kata pejabat kepolisian Mayor Cho Lwin, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters.

Para pemrotes menuduh PBB dan badan-badan bantuan internasional lainnya membela kelompok Muslim Rohingya sehingga mereka harus segera meninggalkan Rakhine, negara bagian yang juga ditempati oleh Rohingya.

Etnik mayoritas Rakhine, yang pada umumnya beragama Buddha, telah lama menuduh PBB dan badan-badan bantuan lainnya memprioritaskan Rohingya dalam pemberian bantuan.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar tetapi digolongkan sebagai pendatang dari Bangladesh walaupun mereka secara turun temurun telah berada di Rakhine.

Oleh pemerintah Myanmar maupun oleh masyarakat di negara itu pada umumnya, Rohingya dipanggil dengan sebutan orang-orang Bengali atau orang Muslim, tidak pernah digunakan sebutan Rohingya.

Para pengunjuk rasa juga menuntut pembentukan tentara sipil bersenjata di Rakhine sebagai bentuk bela diri bagi etnik mayoritas Rakhine.

Ketegangan di Rakhine kembali memanas belakangan ini setelah tujuh warga Buddha ditemukan diparang hingga meninggal dunia di kawasan pegunungan pada Juli lalu.

Pihak berwenang mengaku telah menemukan perkemahan-perkemahan di pegunungan May Yu yang menunjukkan keterlibatan "orang-orang ekstremis" dalam pembunuhan itu.

Di satu lokasi yang diduga sebagai kamp militan, bulan lalu ditemukan biskuit yang berasal dari bantuan Program Pangan Dunia (WFP).

Militer mengirimkan pasukan tambahan ke Rakhine pekan lalu. (BBC Indonesia)
Tubuh Bilal sempat terkena luka bakar akut, lalu sembuh, sebelum akhirnya gugur pada 2015
Inilah kisah karomah, atau hal luar biasa di masa perjuangan almarhum Abu Muhammad Bilal yang telah gugur dalam pertempuran Jabal al-Akrad, Latakia.

Seorang pemuda ksatria berusia 28 tahun. Walaupun berstatus komandan militer, ia memperhatikan nasib warga sipil. Grup tempurnya menjamin keamanan kegiatan kemanusiaan di sekitar Jabal al-Akrad.

Meski masih muda ia adalah pimpinan sebuah grup pejuang FSA, brigade mujahidin 'Katibah asy-asyahid Usamah Mahau'.

Nama katibah ini diambil dari saudaranya yang gugur pada awal gerakan perlawanan suku-suku Sunni di Jabal Akrad, Latakia.

Bilal Mahau
Warga sipil Ahlusunnah di Latakia utara menikmati keramahan grup tempur di bawahnya. Di luar masa perang, personil FSA Bilal seperti menjadi 'orang biasa' dan membantu sejumlah urusan warga sipil.

Dengan pangkat sebagai pimpinan tertinggi sebuah brigade, tak diragukan lagi komitmennya dalam bertempur melawan loyalis rezim di garis depan daerah perbukitan.

Ia mahir menggunakan senjata ringan hingga peralatan berat. Abu Muhammad, begitu ia dikenal, adalah seorang qannash/sniper, operator senjata anti tank, serta pelontar roket yang handal.

Bilal sangat Islami, anak buahnya terus digembleng dengan ilmu agama agar memperhatikan adab-adab peperangan dan agar perjuangan mereka bernilai jihad.

Suatu ketika, kota Kasab yang sebelumnya dibebaskan para pejuang di pertempuran al-Anfal direbut lagi oleh kubu rezim. Di saat yang sama, tentara rezim melakukan pergerakan melalui gunung nabi Yunus.

Latakia utara diincar oleh rezim Assad karena hanya tinggal daerah itu yang dikuasai oposisi. Dimana pada dasarnya provinsi ini adalah basis Syi'ah Nushairiyah.

Suasana sangat mencemaskan hari demi hari. Karena jumlah pasukan pro rezim sangat banyak. Termasuk milisi Syi'ah Rafidhah yang datang dari Iran dan munculnya tentara bayaran Rusia.

Kekhawatiran berlalu segera karena pertolongan Allah diberikan untuk pejuang Islam, 2 tank hancur dan puluhan tentara rezim tewas.

Rutinitas pertempuran terus berlanjut. Agar menambah daya gedor serangan Bilal bersama beberapa prajuritnya menyusup mendekati tempat musuh di gunung nabi Yunus.

Mereka membekali diri dengan roket Jahanam dan mortar.

Roket Jahanam merupakan senjata rumahan buatan pejuang Sunni menggunakan tabung gas yang diisi TNT, mempunyai daya ledak hampir setara bom birmil rezim Assad.

Bermula dari roket yang dilontarkan. Baru setengah serangan, tanpa disadari ada percikan api membakar ilalang kering, api menjalar menuju tempat roket tersisa.

Terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan karena nyala api menyambar sisa roket Jahanam dan mortar.

Semua meledak hampir bersamaan menimbulkan ledakkan dahsyat bersahutan.

Tanah bergoncang keras saking kuatnya ledakkan, api berpijar ke arah sang komandan membakar seluruh tubuh dan yang paling parah adalah wajahnya karena ia melihat ke arah api ledakan. Bilal tumbang tak sadarkan diri.

Di sinilah keajaiban dialami sang komandan. Prajuritnya segera mengevakuasi ke rumah sakit yang ada. Ya, ia masih hidup setelah 5 roket jahannam dan 5 mortar meledak tepat di hidungnya.

Padahal, sebuah roket saja cukup menghancurkan bangunan berlantai tiga!

Untungnya lagi, roket yang hendak diluncurkannya tidak ikut meledak. Sekiranya terjadi, hampir pasti tubuh Bilal tercincang tanpa bentuk. Namun sungguh Allah masih menyayanginya.

Selepas insiden, ia menderita luka bakar sangat parah di sekujur tubuhnya, terutama bagian wajah.

Namun ajaibnya hanya berselang beberapa minggu keadaan Bilal membaik. Bahkan betul-betul pulih. Membuatnya kembali memimpim pasukan di garis depan pertempuran tanpa henti di gunung Latakia. Konflik yang berbalut antara permusuhan sektarian dan pemerintah diktator.

Suku Alawite (Nushairy) memihak Assad, sementara umat Islam (Sunni) menginginkan kebebasan atau digantinya rezim.

Bagi orang-orang seperti Bilal dan kombatan Latakia lain, perang bukan sekedar motif ideologi, tapi juga hak mempertahankan tanah dan kehormatan. Karena militer Assad menciptakan sebuah pembersihan etnis di Jabal Akrad, dengan tujuan perubahan demografi.

Hari bahagia berlangsung bagi sang komandan, Bilal akhirnya menikah dengan kakak perempuan salah satu anak buahnya.

Sementara semua orang takjub atas kesembuhannya, wajah rupawannya kembali seakan tidak pernah terbakar bom.

Tapi ketentuan takdir berlaku pada siapapun. Jika sebelumnya Bilal selamat dari 10 ledakkan roket, berikutnya ia gugur akibat hantaman roket musuh.

Kebahagiaan pernikahan Bilal berakhir cepat, namun (Insya Allah) ia terpilih sebagai syuhada.

FSA Bilal Mahau adalah gerakan oposisi Islamis-Nasionalis. Dianggap sebagai grup tempur moderat oleh berbagai negara dan mendapat pengakuan karena terlibat pembicaraan politik yang disponsori PBB.

Bahkan pernah terjadi ketegangan antara pejuang Sunni lokal dengan kelompok militan asal Irak yang merangsek ke Latakia.

Militan ultra-ekstrimis tersebut diusir dari Latakia karena meneror warga dan tindakan arogan lain.

~~Dikisahkan oleh jurnalis perang Suriah (2015)~~
Abu Mushab az-Zarqawi dan Bin Laden (Ilustrasi)
Saat ini, kelompok militan ISIS terdesak di 2 ibukota kembar mereka. Raqqah dan Mosul.

Serangan terus dilancarkan oleh milisi Kurdi di Suriah, sementara Mosul, Irak, nyaris habis.

Kekalahan ISIS bukanlah perkara main-main, karena kedua kota menjadi simbol propaganda "kesulsesan Khalifah Baghdadi" selama 3 tahun terakhir.

Sementara daerah-daerah yang tersisa adalah wilayah pinggiran tempat inkubasi paham mereka di masa gerilya.

Berikut rangkuman perjalanan kelompok militan dari saat mulai penyebaran paham hingga sekarang:

Akibat ulah AS di Irak, 2003, yang mengubah peta politik Timur Tengah, negara itu terus mengalami konflik yang bergolak.

Hal ini meningkatkan sektarianisme, Syi'ah ambil untung di Irak, dan Kurdi menetapkan otonominya di utara, sehingga rezim yang berdiri kacau.

Wilayah Sunni Arab jadi daerah tidak stabil untuk membangkitkan kekuatan terpadu, karena berkembangnya kelompok ekstrimis yang otomatis jadi musuh semua pihak.

ISIS muncul memanfaatkan kelemahan negara yang dilanda pemberontakan atau perang. Untuk mengambil alih perlawanan itu sendiri sesuai keinginan mereka.

Karena itulah, saat revolusi Suriah meletus, mereka menyeberang ke barat dari Irak.

Abu Mushab az-Zarqawi
Menetasnya kelompok ini tak bisa lepas dari nama Abu Mushab Az-Zarqawi atau Ahmad Fadil Nazal al-Khalaylah.

Zarqawi adalah murid dari tokoh mentor kalangan Jihadis garis keras, Abu Muhammad al-Maqdisi yang terkenal dengan konsep "agama demokrasi" dan mengkafirkan banyak pemerintah negeri Muslim.

Keduanya bertemu di Afghanistan di masa perang melawan Soviet. Ketika kembali ke Yordania, mereka dijebloskan ke penjara Sawaqah oleh pemerintah.

Pergantian Raja di Yordania memunculkan sebuah kebijakan baru terkait tahanan radikal.

Zarqawi salah satu yang "beruntung", ia bisa segera kabur ke Pakistan, lalu masuk kembali ke Afghanistan.

Walau berkorespondensi, namun Zarqawi tidak mau melebur dengan al-Qaeda atau Taliban. Di Afghanisan ia membentuk kelompok militannya sendiri di Herat pada awal 2000-an.

Kerja sama dengan al-Qaeda belum masuk ke ranah organisasi. Jaringannya mulai diisi petempur dengan latar belakang mirip: Lahir dalam kemiskinan, jadi radikal dalam penjara, tingkat pendidikan rendah, juga semangat tinggi tapi memiliki pemahaman Islam tak seberapa.

Invasi AS ke Afghanistan dimulai pada bulan Oktober 2001. AS menuduh al-Qaeda (Osama bin Laden) sebagai dalang serangan 11 September. Sementara pemerintah Taliban dicap sebagai "sponsor teroris".

Serangan George Bush berhasil memukul Taliban keluar dari kota-kota besar kekuasaannya, serta menghancurkan berbagai kamp militan milik al-Qaeda dan Zarqawi.

Az-Zarqawi keluar Afghanistan dan menuju Iran untuk mengumpulkan kembali sisa-sisa pendukungnya. Ia juga memandang Irak akan jadi medan perang selanjutnya.

Disamping itu, Zarqawi dilaporkan pernah berencana mengebom Yordania dengan sasaran Barat dan Yahudi (Israel).

Maret 2003, Bush mengirim serdadunya menyerang negara lain. Serangan ilegal tanpa restu PBB tersebut beralasan untuk menghukum Saddam Hussein yang dituduh menyimpan senjata pemusnah massal dan "sponsor teroris" (belakangan hanya hoax).

Di sinilah Zarqawi mendirikan kelompok bernama 'Ansharul Islam' dan akhirnya terikat hubungan organisasi dengan al-Qaeda.

Al-Qaeda sendiri ingin terlibat perang melawan AS di Irak, dengan cara gerilya yang membuat kerugian AS jika berlangsung lama.

Zarqawi sempat mengalami kesulitan membentuk dan mengembangkan al-Qaeda di Irak, yang masih diduduki AS.

Namun ketegangan sektarian yang meningkat membuatnya mendapat pengikut dan sumber daya bagi organisasi militan itu.

Invasi AS yang menjatuhkan kekuasaan Saddam Hussein membuat Ba'ats Irak bubar.

Sejumlah nasionalis Arab ini akhirnya tertarik dengan ideologi Zarqawi, karena satu kesamaan, membenci Syi'ah dan AS. Belakangan diketahui matan Ba'ats punya posisi tinggi di ISIS, misalnya Haji Bakr yang tewas pada Januari 2014 di utara Suriah.

Para pemeluk Syi'ah dipandang sebagai pengkhianat karena bersuka cita atas kemenangan 'orang kafir' (AS).

Di saat Perdana Menteri Syi'ah, Nuri al-Maliki membuat kebijakan berbasis sektarianme, Zarqawi berhasil mengambil hati sejumlah komunitas Sunni dan mantan Ba'ats.

Al-Qaeda di Irak (AQI) resmi berdiri tahun 2004, Zarqawi mendapat restu dari Osama bin Laden untuk melakukan perang melawan rezim Syi'ah dan AS.

Zarqawi melihat provokasi konfrontasi Muslim vs sekte Syi'ah akan menguntungkan ideologinya.

"Dia menghasut dengan melakukan serangan terhadap simbol agama Syi'ah, memprovokasi sebuah konflik horizontal (sektarian)", kata Richard Atwood, direktur New York Crisis Group Internasional.

Sebenarnya Osama bin Laden tidak sepakat pada serangan terhadap sipil Syi'ah, karena al-Qaeda menginginkan perang gerilyanya berfokus merugikan AS.

AQI akhirnya berkembang menjadi makin keras daripada al-Qaeda Bin Laden, namun menjadi lebih rapi dan ambisius karena banyaknya mantan loyalis Saddam yang bergabung ke dalamnya.

Mereka akhirnya bertranformasi, mengadopsi nama “Negara Islam Irak” atau ISI.

Sejak 15 Oktober 2006, Abu Ayyub al-Masri mengambil alih kelompok pasca kematian Zarqawi yang dirudal F-16 AS di tempat persembunyian dekat Baghdad.

Al-Masri mendirikan ISI dengan mengangkat Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpin, sosok yang sebetulnya tak familiar di kalangan Jihadis.

Tahun 2010, Ibrahim alias Abu Bakar al-Baghdadi naik tahta kepempinan ISIS.

Jurang perselisihan antara Muslim (Sunni) dan sekte Syi'ah di Irak semakin melebar. Rezim Maliki yang semakin otoriter, justru memperkeruh masalah, karena lebih memihak sektenya.

Negara tidak bisa menyediakan layanan dasar seperti listrik. Sunni Arab, yang pernah dijanjikan posisi dalam pemerintahan setelah bekerja sama dengan pasukan AS, justru disingkirkan.

Tahun 2011, demonstrasi anti-pemerintah meletus di penjuru negeri. Pasukan keamanan terpecah, dan kekerasan oleh negara memicu kemarahan kelompok oposisi.

ISI mendapat angin dengan provokasi perselisihan melawan penindasan Syi'ah. Mereka membangun kembali jaringan bawah tanah secara bertahap.

Lahirnya nama ISIS
Masuk revolusi Arab 2011, ISI melihat kekacauan dan kekerasan yang terjadi dapat dimanfaatkan melebarkan organisasinya.

Akhir 2011, di bawah arahan al-Qaeda pusat, ISI mengirim seorang letnan, Abu Muhammad al-Jaulani, untuk mendirikan jaringan petempur di Suriah.

Al-Jaulani mendirikan Jabhah Nushrah (JN), yang kemudian terkenal dalam perang melawan Assad karena keberanian dan penggunaan bom berani mati. Anggota JN selalu masuk di garis terdepan pertempuran.

JN awalnya menyembunyikan afiliasi dengan ISI maupun al-Qaeda. Mereka menerima dukungan dengan imbalan pembagian ghanimah dengan Baghdadi.

Menurut Al-Jazeera, di tahun 2012, 50 persen pendanaan JN masih berasal dari ISI di Irak.

Meski diutus ke Suriah via perintah al-Baghdadi, JN rupanya lebih loyal kepada pemimpin al-Qaeda, Dr. Ayman az-Zawahiri.

Tahun 2013, Baghdadi mengumumkan berubahnya ISI menjadi ISIS. Ia bahkan mengirim sendiri militannya yang saat itu diterima tanpa masalah oleh JN maupun oposisi Suriah.

ISIS mengklaim JN adalah miliknya, mengumumkan adanya peleburan, sehingga benih penentangan al-Qaeda pusat mulai muncul.

Baghdadi meminta al-Jaulani meleburkan kelompoknya. Menegaskan baiat kepada ISIS, juga menyerahkan seluruh wilayah.

Jaulani menolak, karena yakin bahwa JN terafiliasi ke al-Qaeda pusat.

Akhirnya terjadi konflik berdarah yang menewaskan ribuan kombatan. Bukan hanya JN, pada akhir 2013, ISIS pun menuntut ketundukan semua kelompok pejuang Suriah yang tak terkait al-Qaeda.

Al-Baghdadi mengklaim organisasinya adalah sebuah daulah (negara), maka pantas meraup baiat dari kelompok bersenjata manapun.

Saat itulah isu takfir ISIS mulai menyeruak. Mereka mengkafirkan semua kelompok oposisi Suriah dengan tuduhan "menganut agama demokrasi".

JN yang awalnya dianggap shahawat (pengkhianat) akhirnya dianggap kafir karena bekerja sama dengan FSA.

Kekejaman dan takfir ISIS bahkan berlaku bagi jajarannya sendiri yang "ragu" pada kekuasaan al-Baghdadi.

Pembunuhan menggunakan bom bunuh diri terjadi di mana-mana, menghantam markas FSA, Ahrar Syam hingga JN. Penculikan dan penggorokan dialami komandan-komandan kelompok Islamis.

Segera setelahnya, ISIS yang terusir dari Idlib dan sekitarnya mulai membangun kekuasaan independen di Suriah dan terbukti mahir mencaplok wilayah yang dikuasai oposisi.

Pasca putus hubungan dengan al-Qaeda, ISIS segera bergerak agresif ke timur Suriah dan berhasil mengusir JN dan FSA.

Mereka memilih melawan pihak oposisi, alih-alih menyerang rezim Assad. Al-Baghdadi sangat jeli merebut daerah kaya minyak dan sumber air di pinggiran sungai Efrat.

Sementara itu, rezim Assad mencari tambahan dukungan dari Iran dan Hezbollah, dengan menggunakan ISIS sebagai alasan, misalnya membahayakan situs keramat Syi'ah.

Tahun 2014, ISIS merebut Mosul dengan mudah dari tentara Irak, beserta Raqqah dan daerah kaya minyak Deir Zour di Suriah.

Penaklukan Mosul oleh ISIS terbilang tidak masuk akal, puluhan ribu tentara Irak meninggalkan kota Sunni itu setelah diserbu sekitar 800 militan (menurut klaim ISIS).

Memunculkan tudingan jika pemerintah Syi'ah Irak ingin membuat daerah Sunni tak berkembang secara politik, karena akan jadi ladang konflik panjang dengan hadirnya ISIS.

ISIS menjarah kekayaan kota. Bank-bank diambil isinya. Para pendukung online berpesta pora memamerkan kemajuan kelompok, slogan mereka "baqiyah wa tatammadad" atau "jayalah dan terus membesar", seolah jadi kenyataan.

Pengikut al-Baghdadi menggunakan buldozer untuk membongkar perbatasan Suriah-Irak, mereka bertransformasi lagi dengan mengklaim diri "Khilafah" pada 29 Juni 2014.

Militan menikmati kejayaannya karena banyaknya sumber uang. Ladang minyak yang dijarah di Irak dan Suriah membumbungkan pendapatan mereka hingga miliaran Dollar.

Pembeli utama minyak murah ISIS adalah rezim Assad dan mafia pasar gelap Turki.

Propaganda "Khilafah" makin menyedot banyak orang dari seluruh dunia berhijrah ke ISIS. Sejumlah grup militan di beberapa negara mendeklarasikan diri bagian dari "Khalifah Baghdadi", sebut saja Boko Haram di Nigeria, ISIS Libya, kelompok kriminal Abu Sayyaf di Filipina Selatan hingga Santoso Poso.

Pendukung ISIS pergi ke Suriah paling banyak lewat Turki. Ankara memang masih bersikap diam atas berkembangnya militan yang kala itu bentrok dengan YPG Kurdi di utara Suriah. YPG sendiri dianggap Turki sebagai afiliasi teroris PKK.

Sementara itu, negara-negara jauh tampak "senang" dengan perginya orang-orang radikal dari wilayahnya untuk masuk ISIS.

Rusia misalnya, kantor berita Reuters menemukan fakta dibiarkannya sejumlah orang berideologi militan berhijrah ke ISIS.

ISIS mendirikan birokrasi dengan bantuan teknokrat dan ahli asing. Al-Baghdadi sukses mencapai dua hal, yaitu meningkatkan populasi pendukung dan mewujudkan negara stabil.

Karenanya bukan hanya militan yang dibujuk bergabung, tapi juga dokter, insinyur dan warga biasa yang percaya "Khilafah Baghdadi". Mereka yang kaya juga membawa ribuan Dollar yang bisa menguatkan devisa ISIS.

Namun sikap brutal justru dilakukan ISIS pada masyarakat lokal. Militan mengambil keuntungan dari menjarah sumber daya, properti dan menerapkan berbagai denda.

Orang asing mendapat kedudukan istimewa. Baghdadi mengiming-imingi rumah, mobil, gas, listrik dan gaji bulanan. Bahkan jika seorang pengikut belum menikah, ia dijanjikan akan dicarikan jodoh oleh ISIS.

ISIS memiliki enam pendapatan utama: Upeti dan macam-macamnya, tambang, penculikan, barang antik, sumbangan simpatisan luar negeri, serta penjarahan atau penyitaan properti lokal.

Untuk meredam gejolak, ISIS menggunakan cara yang mirip partai Ba'ats Irak. Yaitu melakukan eksekusi keji di tempat umum agar menimbulkan ketakutan pada penentang atau musuh.

Bahkan ISIS lebih kreatif, mereka memfilmkannya dengan video berstandar tinggi.

Kemunduran ISIS
Kejayaan al-Baghdadi tidaklah berlangsung lama. September 2014, AS membentuk koalisi internasional untuk menyerang ISIS.

Awalnya, koalisi tidak efektif dengan serangan udara boros tapi sia-sia.

AS akhirnya menemukan peluang emas dengan menggandeng mitra lokal di Suriah, yaitu milisi YPG Kurdi. Dimulai dari kemenangan di kota Kobane.

Tentu saja ini tak disukai Turki, namun Ankara tetap mengambil kebijakan menutup "pintu hijrah" militan asing dan penyelundupan minyak karena ISIS mulai rajin mengirim bom bunuh diri di Turki.

Kegemilangan strategi AS dalam "memanen" berlanjut dengan membentuk milisi SDF pada 2015. Sejak saat itu, ISIS seperti tak berkutik di utara Suriah.

Begitu pula di Irak, di sinilah AS bisa bekerja sama dengan Iran. Milisi Syi'ah meraih keuntungan dalam operasi anti ISIS ke kota-kota Sunni.

Penyebab kemunduran pasukan al-Baghdadi terjadi karena berbagai faktor, seperti menurunnya pendapatan dari minyak, tewasnya banyak komandan penting, ditutupnya pintu hijrah oleh Turki, dibomnya gudang uang, berkurangnya jumlah petempur berkualitas.

Rendahnya anggaran menurunkan kemampuan organisasi teror ISIS memperoleh tujuan yang diinginkan.

Membuat dipotongnya gaji militan dan mulai sulitnya kehidupan para pendatang, dimana sebelumnya dijanjikan hidup mapan.

Pendapatan tahunan militan menurun signifikan, dari $ 1,9 miliar di akhir 2014 hingga $870 juta pada 2016, dan terus menyusut.

Tapi yang paling menentukan kemunduran ISIS adalah kecilnya dukungan jutaan warga lokal di wilayah "Khilafah".

Bukti ketidakberdayaan ISIS untuk bangkit adalah ketika al-Baghdadi memerintahkan para pendukung di seluruh dunia melakukan aksi teror di negaranya sendiri.

Kini, AS jadi pihak yang paling diuntungkan dengan operasi anti ISIS di Suriah maupun Irak.

SDF menguasai hampir seluruh utara Suriah kecial daerah Jarablus hingga Azaz yang dikontrol FSA.

Operasi di kota Raqqah mengambil nama Wrath of Euphrate nyaris mengepungnya.

Daerah pinggiran kota telah diambil alih SDF. Membuat sejumlah warga asing yang hijrah ke ISIS berhamburan keluar, termasuk WNI.




Pemerintah wilayah Xinjiang, Cina, kembali melakukan usaha mencegah muslim Uighur berpuasa Ramadhan.

Menurut sumber setempat, pemerintah menerjunkan kader Partai Komunis di rumah-rumah keluarga Muslim.

Pemda perfektur Hotan meluncurkan kampanye "Together in Five Things" selama Ramadhan.

Pejabat China akan tinggal di rumah-rumah masyarakat untuk memastikan mereka tidak melakukan puasa ataupun sholat. Mereka akan tinggal bersama, kerja bersama, dan makan bersama selama 15 hari.

Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat dari Hotan melalui media Hak Asasi, Radio Free Asia.

"Pertama, mereka akan memastikan tidak ada praktik keagamaan (tidak sah). Kedua, mereka akan mengamati (keluarga). Tapi saya tidak tahu rincian lain", ujarnya.

Seorang petani di daerah Qaraqash (Moyu), Hotan, berkata bahwa kader partai sudah mendatangi desanya sejak sehari sebelum Ramadhan.

"Terdapat kader dari berbagai organ pemerintahan, termasuk dari (ibu kota Xinjiang) Urumqi, dan tempat-tempat lain... Mereka akan berada di sini selama 15 hari dan terus-menerus menyuruh kami agar tidak berpuasa. Tidak mungkin bagi kita berpuasa atau sholat", keluhnya.

Polisi wilayah Hotan berdalih, kampanye ini dilakukan untuk lebih "mengenal masyarakat".

"Ini untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Selama periode ini, mereka (pejabat) akan mengenal kehidupan masyarakat, membantu kegiatan sehari-hari mereka, seperti bertani, dan menyosialisasikan undang-undang serta peraturan terkait kebijakan etnik dan agama oleh partai (Komunis) maupun pemerintah, dan lainnya", tuturnya,

Sebelum ini, pemerintah China telah memaksa restoran setempat agar terus buka selama bulan Ramadhan.

Sementara siswa di wilayah Qaraqash, Hotan, diperintahkan berkumpul pada hari Jumat untuk "belajar secara kolektif, menonton film merah (propaganda komunis), dan melakukan kegiatan olahraga".

Hal ini dilaksanakan dengan dalih "memperkaya kehidupan sosial selama liburan musim panas".

Pihak berwenang juga memaksa kader, pegawai negeri dan pensiunan pemerintah dari etnis Uighur menandatangani dokumen perjanjian tidak berpuasa atau shalat selama bulan Ramadhan, seolah-olah ingin memberi contoh kepada masyarakat lainnya. (http://www.rfa.org/)
Jokowi-JK kunjungi lokasi bom bunuh diri
Presiden Joko Widodo menilai aksi teror bom di dekat Halte TransJakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur, terjadi karena sistem pencegahan terorisme belum berjalan baik.

Karena itu, Jokowi menyerukan Revisi Undang-Undang Tentang (RUU) Terorisme segera diselesaikan.

"Oleh sebab itu kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme", ujarnya, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di lokasi ledakan, Kamis (25/5) malam, dikutip Tribunnews.

Menurutnya, Revisi UU Terorisme bisa menjadi landasan hukum kepolisian dalam rangka pencegahan aksi terorisme.

"Oleh sebab itu pemerintah akan segera bersama-sama karena ini sebuah masalah yang mendesak melihat kejadian kemarin sehingga tadi sudah memerintahkan untuk Menko Polhukam segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak", kata Jokowi.

Akibat bom bunuh diri, 16 orang menjadi korban. 5 orang diantaranya tewas, yaitu 2 terduga pelaku dan 3 polisi yang tengah berjaga di sekitar Terminal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan tak ada kendala pembahasan dan revisi bisa selesai tahun ini.

"Tidak ada kendala ya menurut saya, tapi membuat undang-undang kan harus hati-hati karena akan mengikat seluruh rakyat Indonesia nantinya. Tapi memang harus diselesaikan harus ada deadline, saya kira tahun ini mestinya selesai. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat apakah masa sidang ini atau masa sidang yang akan datang RUU Terorisme ini bisa mengerucut", ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jum'at (26/5), seperti dimuat Detikcom.

Fadli mengatakan, progres RUU Antiterorisme ini sudah cukup signifikan. Menurutnya Pansus RUU sudah banyak membahas apa yang dibutuhkan bahkan sudah berbicara dengan mitra-mitra pemerintah.

"Kan selama ini juga sudah banyak pembicaraan dengan mitra pemerintah. Pansus RUU Terorisme sendiri sudah berjalan sejak tahun lalu, tentu mereka sudah banyak membahas apa yang mereka butuhkan. Saya kira mereeka bekerja terus menerus cuma memang belum sampai pada satu titik kesimpulan", kata Fadli

"Kita berharap undang-undang ini, tapi jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya undang-undang ini kemudian tidak ada terorisme", lanjutnya.

Fadli menegaskan, undang-undang jangan dipakai sebagai alat politik. Ia tidak ingin UU terorisme nanti seperti ISA (Internal Security Act) yang di Malaysia.

"Kita juga di sisi lain tidak mau undang-undang ini dipakai sebagai alat politik, alat kekuasaan untuk menangkapi orang seenaknya. Harus ada tetap satu pengawasan terhadap tindakan itu karena sangat rawan apalagi kalau mengarah pada ISA. Maksudnya praktik ISA bukan isinya. Itu kan di negara tetangga dipakai untuk kepentingan politik dengan alasan mencegah terorisme", tegas Fadli.

Fadli juga mengatakan Indonesia memiliki banyak jaringan untuk menelusuri dan mendeteksi terorisme itu.

"Kita kan punya aparat intelijen, aparat itu kan bisa mendeteksi dan menelusuri. Jaringan dan agen-agen yang mengatasi terorisme kan jumlahnya banyak dan dibiayai oleh negara cukup besar. Baik itu BIN, di kepolisian, di TNI dan lainnya mesti ada koordinasi juga dan bahkan sekarang ada BNPT", tuturnya. (Tribunnews/Detikcom)
Surat Edaran internal Badan Intelijen Negara (BIN).
Badan Intelijen Negara (BIN) membenarkan telah menerbitkan surat edaran larangan bagi pegawainya dari memelihara jenggot.

Meski demikian, jubir BIN, Dawan Salyan membantah surat untuk dipublikasikan ke publik.

"Itu edaran internal, bukan untuk dipublikasi. Kami tidak pernah mempublikasi edaran itu, jadi itu edarannya", ujarnya, dikutip dari Republika, Kamis (18/5).

Namun, ia tidak membantah perihal isi edaran. Dawan menjelaskan, edaran ditujukan bagi internal pegawai BIN dengan alasan menyeragamkan penampilan.

"Itu konsumsi internal, bukan konsumsi publik dalam rangka menegakkan disiplin untuk menegakkan kode etik, gitu lho ya", ujarnya.

Sebelumnya, surat edaran di kalangan internal BIN tersebar di media sosial. Isinya menegaskan larangan pegawai BIN memelihara jenggot dan rambut panjang, serta memakai celana cingkrang (di atas mata kaki). Berikut adalah tiga poin isi surat edaran tersebut.

1. Dasar
a. Mengindahkan perintah pimpinan Badan Intelijen Negara
b.Guna keseragaman cara berpakaian dan berpenampilan sebagai pegawai Badan Intelijen Negara.

2. Sehubungan dasar tersebut, diberitahukan kepada seluruh pegawai BIN khususnya yang setiap hari berdinas di kantor Pejaten agar tidak memelihara jenggot dan rambut panjang sertai memakai celana cingkrang (celana di atas mata kaki).

3.Terkait hal tersebut di atas, dimohon kepada Kepala Unit Kerja untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini.

(Republika)

Ilustrasi penahanan Ahok

Oleh Fajri Matahati Muhammadin

Ramai pemberitaan ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkritik vonis kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

PBB meminta Indonesia meninjau dan tentu mencabut pasal penistaan agama yang menjerat Ahok. Inipun bukan pertama kalinya Indonesia kena 'panggang' di PBB karena masalah HAM. Bagaimana menyikapinya?

Masalah ini sangat kompleks, khususnya dalam berusaha memahami rezim hukum HAM internasional. Berangkat dari konstruksi berpikir yang sekuler dan Eropa-sentris, kriminalisasi penistaan agama dianggap pelanggaran kebebasan berekspresi.

Penistaan agama tidak eksplisit disebut dalam instrumen HAM Internasional antara lain Deklarasi Universal HAM, ICCPR, dan semisalnya, tapi tertulis dalam General Comments yaitu dokumen yang disusun oleh Komite HAM PBB.

Menarik untuk dicatat, sebuah Konvensi HAM butuh diratifikasi dulu sebelum mengikat kepada sebuah negara, dan sudah mafhum bahwa ratifikasi dilakukan melalui prosedur di hukum nasional masing-masing negara agar selaras dengan kepentingan negara itu.

Mengapa ketika sebuah komite kecil mengeluarkan dokumen (yang tidak mengikat secara formal) bisa langsung dianggap penafsiran otoritatif yang satu kesatuan dengan konvensinya tadi dan mengikat bagi negara-negara?

Sebegitu mudah kah terkikisnya kedaulatan negara oleh sebuah komite kecil, walaupun demikian kompleks dan komprehensifnya mandat sebuah negaranya untuk mengikuti rakyatnya sendiri? Ataukah penafsiran yang dilakukan oleh komite ini adalah penafsiran yang sifatnya universal?

Begitu populer dan meyakinkan klaim 'universalitas' ini. Padahal banyak sekali subrezim hukum HAM, seperti di Eropa, ASEAN, bahkan Organisasi Konferensi Islam, yang memiliki khasnya masing masing.

Memang semua instrumen tersebut merujuk pada instrumen HAM Internasional (seperti Deklarasi Universal HAM, ICCPR, dan lainnya), tapi batasan 'tidak melanggar instrumen internasional' kenyataannya terkadang tidak jelas.

Perdebatan batas-batas HAM banyak yang akhirnya bermuara pada worldview. Hal ini adalah perkara filosofis yang secara hakikat tentu bukan masalah hukum, tapi jelas akan sangat berpengaruh dalam aliran penafsiran dan penerapan hukum.

Ketika rules dalam hukum ada yang bertentangan, maka diselesaikan dengan asas-asas hukum.

Ketika asas-asas hukum ini pun bertentangan, diselesaikan dengan nilai-nilai. Ketika nilai-nilai bertentangan? Hukum tidak punya solusi. Apakah di sini memang sewajarnya harus terjadi clash of civilizations?

Dalam konteks clash inilah, misalnya, Helen Quane menyebut sebuah hukum agama boleh saja memiliki pemahaman dan penafsiran sendiri terhadap HAM. Asalkan, menurut beliau, pemahaman dan penafsiran harus sesuai hukum internasional.

Hal ini hanya masuk akal menurut kerangka berfikir sekuler yang, sebagaimana ditulis Syed Naquib Al-Attas, lahir dari pengalaman Nasrani-Eropa.

Apakah ideologi yang lahir dari pengalaman spesifik regional seperti ini dapat dipaksakan secara universal?

Barangkali di sinilah perlu diamati pandangan-pandangan kritis terhadap hukum internasional secara umum. Misalnya pandangan Anthonie Anghie yang melihat bahwa kolonialisme adalah isu sentral pada pembentukan hukum internasional modern di abad pertengahan.

Apakah era dekolonialisasi memberikan kesempatan yang adil untuk para eks-jajahan untuk berpartisipasi dalam pembentukan norma-norma hukum internasional?

Secara formal positif mungkin ya, mengingat ratifikasi hampir universal. Tapi apakah prosesnya adil? Ataukah jangan-jangan kita kembali pada rezim hukum alam ala Fransisco de Vitoria yang dulu menjustifikasi penjajahan Spanyol terhadap suku Indian dengan argumen: ‘memberadabkan’ (dengan standar ‘keberadaban’ yang dibuat sendiri oleh negara-negara Eropa)?

Khusus soal HAM, apakah betul argumen yang diajukan Benoit Mayer? Beliau menyebut bahwa rezim HAM Internasional dibuat oleh sebuah konsensus semu (istilah beliau ‘magic circle’) yang hanya melibatkan sebuah lingkaran elite kecil dan mengesampingkan mayoritas lainnya dalam pengembangan norma-norma HAM.

Memang, misalnya, mantan Hakim Mahkamah Internasional (MI) Awn Al-Khasawneh menyebut bahwa memang MI dalam beberapa kasus tampak cenderung lebih suka berpegang pada teori asal barat tentang hukum internasional dan menolak selainnya.

Jangan-jangan sebenarnya masih sangat relevan diskursus terhadap perkataan John Austin pada abad-19: tidak ada yang namanya hukum internasional melainkan hanya ‘moral internasional’ saja?

Panjang sekali kalau mau membicarakan diskursus hukum internasional seperti ini, yang akan berimplikasi pada pandangan soal HAM, PBB, dan lain sebagainya.

Mari kita sekarang melihat Indonesia. Indonesia turut serta dalam Deklarasi HAM ASEAN dan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam.

Kedua deklarasi ini mengakomodasi konsep HAM internasional dalam penafsiran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai di ASEAN dan Islam, serta mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia.

Tapi di saat yang sama, Indonesia juga meratifikasi instrumen instrumen HAM internasional dengan nyaris tanpa pengecualian maupun catatan. Padahal, banyak pasal yang akan bertentangan dengan hukum nasional.

Misalnya, Pasal 19 ICCPR tentang kebebasan berekspresi. Ada baiknya dilakukan pengecualian (atau dalam terminologi perjanjian internasional: reservation) secara terkualifikasi dalam konteks tertentu, yaitu antara lain penistaan agama yang esensial bagi nilai-nilai hukum di Indonesia.

Akan tetapi, dalam meratifikasi ICCPR Indonesia tidak melakukan pengecualian dan menerima hampir semua norma.

Hanya pada Pasal 1 tentang right of self-determination saja Indonesia melakukan deklarasi untuk membatasi maknanya agar mencegah pasal ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyuarakan agenda-agenda disintegrasi.

Contoh lain adalah konvensi yang menuntut kesetaraan hak laki laki dan perempuan yaitu CEDAW. Tujuan ini tidak masalah dalam hukum Indonesia.

Tapi, apakah 'setara' harus berarti 'sama'? Pasal 16 CEDAW menuntut persamaan dalam hukum keluarga. Ini berbeda dengan hukum keluarga Indonesia yang memberikan hak dan kewajiban yang mungkin tidak sama tetapi setara, sesuai nilai-nilai agama dan adat istiadat.

Entah mengapa Indonesia tidak melakukan pengecualian terhadap pasal ini, mengingat lebih dari 20 negara lain (termasuk Malaysia, Israel, Irlandia, dan United Kingdom) pun melakukan pengecualian terhadap pasal ini baik sebagian atau seluruhnya.

Daftar contoh ini tidak akan habis. Ini belum lagi kita bahas masalah-masalah lain misalnya dalam perkara yang terkait nilai nilai agama. Isu agama ini mungkin dianggap primordial oleh pemikir-pemikir barat (tentu berlandaskan sekulerisme), padahal Ketuhanan adalah sila pertama Pancasila.

Ditambah lagi kekayaan budaya adat istiadat Indonesia yang dapat mereka pelajari tapi akan sulit mereka pahami dan maknai. Lebih banyak masalah akan lahir jika memandang dari sudut pandang PBB.

Karena itulah, sungguh menarik situasi ini. Di satu sisi, kita memiliki PBB yang kokoh memaksakan universalitas di dunia yang tidak universal.

Di sisi lain, kita memiliki Indonesia yang memiliki nilai-nilai tersendiri dalam menghargai manusia yang sebagiannya berbeda dengan PBB tapi secara hukum Internasional malah mengikatkan diri pada hukum PBB tersebut dengan nyaris tanpa kecuali.

Terjadilah benturan antara setidaknya dua nilai yang sama-sama diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hubungan internasional memang penting, sebagaimana diamanatkan antara lain oleh pembukaan UUD 45 "…ikut melaksanakan ketertiban dunia…".

Akan tetapi, Indonesia hanya perlu berpartisipasi sepanjang hubungan internasional adalah selaras dengan nilai-nilai bangsa ini yang tertanam dalam Pancasila dan UUD 45, yang mana mungkin memang sebagian besarnya selaras.

Tentu ada sebagian kecil norma-norma hukum internasional –yang ternyata tidak seuniversal yang diklaimkan— yang tidak selaras dengan nilai-nilai Indonesia. Tentu Indonesia tidak perlu dan tidak boleh melaksanakan yang tidak selaras ini.

Ketidaksesuaian stance internasional dan domestik Indonesia dalam nilai-nilai HAM adalah sangat disayangkan, dan harus menjadi pertimbangan bagaimana ke depannya Indonesia berstrategi dalam keikutsertaannya dalam pembentukan norma-norma HAM Internasional.

Akan tetapi ketika pertentangan keduanya terjadi dalam forum hukum domestik, sudah sewajarnya Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai yang dianut oleh konstituennya.

Ketidakpahaman PBB terhadapnya bukanlah alasan untuk kita mulai goyah dari nilai nilai ini, tapi bolehlah mereka berpendapat dengan nilai-nilai mereka sendiri. Pada akhirnya: lakum diinukum waliyadiin.

 *Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

(Republika)